PR DEPOK – Untuk pertama kalinya pasca Taliban menguasai Afghanistan, negara barat memutuskan untuk bertemu dengan pejabat senior kelompok tersebut.
Adapun negara barat yang perdana bertemu langsung dengan pejabat senior Taliban di Afghanistan ialah negara Inggris.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Guardian, para pejabat Inggris telah pergi ke Kabul, Afghanistan untuk bertemu dengan para pemimpin senior Taliban guna membahas krisis kemanusiaan dan pemulangan warga Inggris dan Afganistan yang pernah bekerjasama dengan Inggris.
Ini menandai kontak terbuka pertama antara Taliban dan pejabat barat sejak perebutan negara itu pada Agustus.
Pejabat perwakilan Inggris yang menemui pejabat senior Taliban di antaranya, perwakilan khusus perdana menteri untuk transisi Afghanistan, Sir Simon Gass dan dan kuasa usaha misi Inggris untuk Afghanistan di Doha, Martin Longden.
“Mereka bertemu dengan anggota senior Taliban, termasuk Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Mullah Abdul Ghani Baradar Akhund, dan Mawlawi Abdul-Salam Hanafi. [Keduanya] membahas bagaimana Inggris dapat membantu Afghanistan mengatasi krisis kemanusiaan, pentingnya mencegah negara itu menjadi inkubator terorisme, dan perlunya perjalanan aman yang berkelanjutan bagi mereka yang ingin meninggalkan negara itu,” kata seorang pejabat Inggris.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Qahar Balkhi, juru bicara kementerian luar negeri Taliban, mengatakan pertemuan dengan pejabat Inggris berfokus pada diskusi rinci tentang menghidupkan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara.
Baca Juga: Syarat untuk Menjadi Prajurit PMPP TNI yang Bertugas Menjaga Perdamaian Dunia
“Menteri luar negeri Taliban ingin Inggris memulai babak baru hubungan konstruktif,” ujarnya.
Akan tetapi, pejabat Inggris menolak anggapan bahwa Inggris akan mengakui Taliban.
Pasalnya, Inggris masih tidak mengakui pemerintah Taliban dan tidak lagi memiliki kedutaan di negara itu sejak evakuasi pada Agustus.
Sebaliknya, pejabat Inggris mengatakan fokus diskusi adalah tentang bagaimana bantuan kemanusiaan dapat dikirim ke negara itu, dan pada jaminan yang diperlukan dari Taliban bahwa bantuan itu akan digunakan untuk tujuan yang ditetapkan oleh PBB.
Dalam kesempatan yang berbeda, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan negara-negara G7 seharusnya tidak mengakui Taliban kecuali dan sampai ada jaminan tentang perlakuan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta jaminan dari Taliban untuk tidak membiarkan negara itu menjadi basis teroris.
Lebih lanjut, pejabat Inggris dalam kesempatan tersebut turut mengangkat perlakuan terhadap minoritas dan peran perempuan.
Sejauh ini, Taliban masih mempertahankan larangan terhadap anak perempuan usia sekolah menengah menghadiri kelas pendidikan.
Sebagai tanda berlanjutnya tekanan terhadap perempuan, dilaporkan bahwa anggota Taliban telah menangkap Dr Malalai, mantan kepala urusan perempuan untuk Bulan Sabit Merah dan pembawa berita untuk sebuah stasiun TV lokal, dalam penggerebekan di rumahnya di provinsi Khost.
Sementara itu, Abdullah Azzam, anggota kantor politik Taliban di Doha berpendapat bahwa warga sipil tidak boleh dihukum karena pemerintahan mereka.
“Perbedaan politik tidak boleh mendefinisikan pertukaran kemanusiaan, dan warga sipil tidak boleh dihukum karena pemerintah mereka. Ini akan menjadi kontradiksi yang mencolok dari cita-cita kemanusiaan secara internasional oleh mereka yang sekarang membuat orang Afghanistan kelaparan,” ujarnya.***