PR DEPOK - Perdana Menteri Australia Scott Morrison menolak untuk mengutuk Israel setelah laporan kelompok hak asasi yang menyebut telah melakukan politik apartheid mencuat ke publik.
Menurut Perdana Menteri Australia, tidak ada satupun negara yang sempurna, meskipun Amnesty International melaporkan Israel telah menerapkan politik apartheid kepada warga Palestina.
"Selain Amerika Serikat, Australia telah menjadi salah satu teman terdekat dan terkuat Israel dari negara manapun di dunia"
Baca Juga: Studi: Konsumsi Minuman Manis Instan Terlalu Sering Berkaitan dengan Meningkatnya Risiko Kanker Usus
"Dan kami terus menjadi teman Israel yang sangat kuat," kata Morrison sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Middle East Monitor pada Kamis, 3 Februari 2022.
Morrison juga mengatakan, "Ada kritik yang muncul dari semua negara, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa Australia dan pemerintah saya, khususnya, akan tetap menjadi teman setia Israel."
Komentar Perdana Menteri Morrison nyata mendapatkan kritik dari Jaringan Advokasi Palestina Australia yang mengatakan Canberra melindungi Israel dari akuntabilitas.
Baca Juga: Bintang Emon Unggah Potret Bersama Calon Istri, Warganet Ramai Beri Ucapan Selamat
"Kami tahu tidak semua negara sempurna, tetapi tidak semua negara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan," ujar wakil presiden kelompok itu, Nasser Mashni.
Mashni juga mendesak Pemerintah Australia untuk menanggapi laporan Amnesty International dengan serius dan memberlakukan embargo senjata terhadap Israel serta memanggil kembali utusannya.
Senada dengan Mashni, Pemimpin Oposisi di Senat Australia Penny Wong juga turut mendesak pemerintah Australia untuk meninjau laporan Amnesty International dengan cermat.
Baca Juga: Dani Carvajal Soal Kylian Mbappe ke Real Madrid: Dia Memakai Jersey Kami di Masa Depan
"Temuan laporan itu mengkhawatirkan, kami berharap pemerintah meninjaunya dengan cermat, menilai situasi di lapangan, dan membuat representasi tentang pandangan Australia," kata Wong.
Diketahui sebelumnya, kelompok hak asasi manusia yang berbasis di London, Amnesty International menerbitkan laporan yang mengklaim otoritas Israel menegakkan sistem penindasan dan dominasi terhadap rakyat Palestina.
“Perampasan besar-besaran atas tanah dan properti Palestina, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, pembatasan gerakan drastis dan penolakan kewarganegaraan dan kewarganegaraan kepada orang Palestina adalah semua komponen dari sistem yang sama dengan apartheid,” tulis laporan tersebut.
Human Rights Watch yang berbasis di New York juga mengeluarkan laporan serupa tahun lalu yang menyebut Israel sebagai negara apartheid.
Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, sehingga membuat semua pemukiman Yahudi di sana ilegal.***