PR DEPOK – Rencana bergabungnya Ukraina dalam Uni Eropa (UE) faktanya tidak berjalan dengan mudah.
Dikabarkan bahwa rata-rata negara Uni Eropa menolak keanggotaan Ukraina.
Meski demikian, hanya Italia yang mendukung pemberian status kandidat Ukraina di Uni Eropa.
Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Italia Mario Draghi pada hari Selasa.
Menanggapi hal ini, pejabat blok itu akan mencoba menyusun proposal jalur cepat tentang bagaimana Ukraina dapat bergabung dengan Uni Eropa pada bulan Juni ini.
“Hampir semua negara anggota utama Uni Eropa menentang pemberian status kandidat Ukraina kecuali Italia,” kata Draghi pada konferensi pers di Brussels seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Rusia Today.
“Status kandidat saat ini tidak dapat diprediksi karena oposisi dari negara-negara ini,” ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Login cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Penerima BPNT 2022, Dapatkan Rp200 Ribu per Bulan
Draghi menambahkan bahwa dia bisa membayangkan bahwa Komisi Eropa akan menyajikan rencana untuk mempercepat aplikasi Ukraina untuk status calon masa depan pada pertemuan di bulan Juni.
Dia mencatat bahwa sebagian besar negara bagian menunggu selama bertahun-tahun untuk menjadi kandidat.
Lebih-lebih untuk keanggotaan UE itu dan bahwa UE telah mengusulkan berbagai pengaturan lain untuk yang harus dipenuhi negara kandidat, namun tidak satupun dari mereka yang dapat diterima oleh pemerintah di Ukraina.
Seperti diketahui, Ukraina mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa pada 28 Februari, empat hari setelah pecahnya permusuhan dengan Rusia.
Dewan Eropa mengakui aspirasi Eropa dan pilihan Eropa Ukraina pada bulan Maret dan mengatakan mereka telah berupaya mempercepat melewati dokumen Ukraina ke Komisi Eropa.
Mengenai rencana Ukraina tersebut, Rusia memang menentangnya.
Baca Juga: Ternyata Begini Mekanisme agar Mendapatkan Bansos PKH, Cukup Siapkan KTP dan KK
Pada awal Mei, Rusia mengumumkan bahwa keanggotaan Ukraina di UE akan sama tidak dapat diterima bagi Moskow seperti halnya Kiev yang bergabung dengan NATO.
Rusia menyerang Ukraina itu pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Rusia sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Akan tetapi, Ukraina menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.***