PR DEPOK - Portugal telah membentuk komisi untuk melakukan penyelidikan terhadap 10 kasus dugaan pelecehan seksual anak oleh seorang Pendeta Gereja Katolik.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters, menurut kabar bahwa komisi untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelecehan seksual anak ini sudah dibentuk 7 bulan lalu.
Komisi dibentuk setelah mendapat laporan bahwa sekitar 3.000 imam dan pejabat agama melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak selama 70 tahun terakhir.
Salah satu komisi yang menyelidiki pelecehan seksual anak oleh Pendeta Gereja Katolik di Iberia telah mengumpulkan sekitar 350 saksi pada Januari 2022 lalu.
Baca Juga: Tata Cara Puasa di Bulan Muharram 1444 H, Saatnya Evaluasi Diri
Alasan komisi baru mengusut lagi padahal sudah jelas kasus ini sudah terjadi beberapa bulan silam, karena adanya pembatasan UU di Portugal yang membuat aktifitas komisi menjadi terhambat.
Akan tetapi, kabar baiknya adalah komisi telah menyerahkan 17 saksi dari total 350 pada jaksa penuntut umum.
Kabarnya, 7 saksi dari total kini sedang berlangsung. Sementara 3 saksi lainnya telah diberhentikan dengan alasan kurangnya bukti.
Baca Juga: Kasus Mardani H. Maming, KPK Sebut Pemberi Suap Telah Meninggal Dunia
Komisi Portugal, yang memiliki situs web dan saluran teleponnya sendiri mengandalkan para korban untuk melapor.
Kepala Komisi Pedro Strecht pada April silam mengatakan, para penyelidik telah menemukan tanda-tanda pejabat Katolik, termasuk uskup saat ini yang namanya belum diungkapkan, berusaha menutupi pelecehan.
Observador, sebuah surat kabar di Portugal, melaporkan minggu ini bahwa patriark Lisbon, Kardinal Manuel Clemente, mengetahui dugaan kejahatan pelecehan seksual yang terjadi pada 1990.
Bertemu dengan korban selama dua dekade kemudian, tetapi memutuskan untuk tidak memberi tahu pihak berwenang, dan membiarkan imam itu tetap berada di sana alias bekerja seperti biasa.
Dalam sebuah pernyataan, Patriark Lisbon mengonfirmasi telah menerima pengaduan terhadap salah satu imamnya pada 1990.
Dikabarkan sepenuhnya akan sedia untuk membantu pihak berwenang menemukan kebenaran dalam masalah tersebut.***