PR DEPOK – Referendum yang digelar untuk meresmikan bergabungnya beberapa wilayah di Ukraina ke Rusia dianggap penuh tekanan.
Referendum tersebut dianggap terlalu tergesa–gesa dan mengesampingkan kebebasan hingga keadilan.
Namun, pihak Rusia membantahnya dengan mengatakan referendum yang dilakukan sudah transparan dan menjunjung tinggi norma-norma pemilihan.
Baca Juga: Seolah Tepis Isu Kudeta di China, Xi Jinping Muncul di TV Pemerintah
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Straits Times, Duta Besar AS untuk PBB mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memperkenalkan resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk referendum Rusia di wilayah pendudukan Ukraina.
Sementara itu, utusan Linda Thomas-Greenfield pada pertemuan Dewan Resolusi itu mengatakan, resolusi akan diperkenalkan bersama dengan Albania dan meminta negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina dan juga mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya.
Jika menerima referensi palsu Rusia, dia akan membuka kotak pandora yang tidak bisa ditutup lagi.
Baca Juga: Empat Buku Diluncurkan di Momen Syukuran Milad, Arief Rosyid: Kita Berjemaah untuk Indonesia Maju
Seorang pejabat AS mengatakan, Amerika Serikat sedang bekerja dengan cepat untuk memperkenalkan sebuah resolusi, tanpa memberi rincian itu akan menjadi resmi.
Menanggapi Rusia yang memiliki kemampuan untuk memveto resolusi, Thomas-Greenfield mengatakan, "Jika Rusia memilih untuk melindungi dirinya dari akuntabilitas di sini di Dewan, kami kemudian akan meminta Majelis Umum PBB untuk mengirim pesan yang jelas ke Moskow."
Bertemu lebih dari 20 kali di Ukraina tahun ini, Dewan Resolusi tidak dapat mengambil tindakan yang berarti karena Rusia adalah anggota tetap pemegang hak veto bersama dengan Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan China.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, tidak secara langsung membahas resolusi yang akan disampaikan Thomas-Greenfield di Amerika Serikat.
Namun Vassily Nebenzia memastikan bahwa referendum digelar secara transparan.
Duta Besar Rusia itu menyebut proses ini akan berlanjut jika Kyiv tidak menyadari kesalahannya dan tidak secara membabi buta melaksanakan kehendak orang-orang yang memainkannya.
Kasus pemungutan suara di Ukraina disebut-sebut dilakukan di bawah todongan senjata.
Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki juga beranggapan setiap referendum yang diadakan di bawah kondisi ada senjata, tidak akan pernah bisa mendekati kebebasan atau keadilan.
Pejabat Rusia di empat wilayah yang diduduki Ukraina melaporkan sebagian besar masyarakat mendukung menjadi bagian dari Rusia setelah lima hari pemungutan suara.
Referendum untuk menjadi bagian dari Rusia dianggap diselenggarakan dengan tergesa-gesa setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut.
Parlemen Rusia segera dapat bergerak untuk meresmikan aneksasi dalam beberapa hari.
Baca Juga: Spanyol Taklukkan Portugal Setelah 80 Tahun, Penampilan Cristiano Ronaldo Dikritik
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa hasil referendum ini telah ditentukan sebelumnya.
Ia menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari semua organisasi internasional sebagai sanksi baru terhadap Moskow.
Volodymyr Zelensky menyebut pengakuan Rusia atas referendum palsu ini sebagai hal biasa. Penerapan skenario Krimea dan upaya lain untuk mencaplok wilayah Ukraina mengartikan bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan presiden Rusia.
Baca Juga: PLN Batalkan Program Kompor Listrik, Bagaimana dengan Tarif dan Penghapusan Daya 450 VA?
Diketahui, Rusia mencaplok semenanjung Ukraina selatan Krimea pada tahun 2014 lalu.
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengungkapkan pada pertemuan itu bahwa isolasi dan sanksi hanya akan mengarah ke jalan buntu.
China telah memberikan dukungan diplomatik kepada Rusia sejak invasi Moskow pada 24 Februari lalu dan Zhang mengulangi seruan Beijing untuk negosiasi yang mencakup kepentingan sah masing-masing negara untuk mengakhiri konflik.***