PR DEPOK - Peristiwa penyuapan terhadap seorang perempuan untuk menyembunyikan masalah perselingkuhan sekitar 7 tahun yang lalu menjadi dasar atas kasus kriminal Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump.
Namun, persidangan terhadap kasus kriminal Donald Trump masih harus satu tahun lagi karena kemungkinan mantan Presiden AS itu akan bertemu dengan dewan juri di ruang sidang saat sedang berusaha kembali ke Gedung Putih atau bahkan setelah pemilihan November 2024.
Setelah Presiden ke-45 AS tersebut mengaku tidak bersalah atas 34 dakwaan kejahatan pemalsuan catatan keuangan korporasi, Hakim Juan Merchan menetapkan persidangan berikutnya pada 4 Desember.
Baca Juga: Cara Daftar Mudik Gratis 2023 PLN Tahap II Bandung dan Sekitarnya
Jaksa penuntut menyatakan bahwa berencana meminta agenda persidangan pada Januari 2024, sedangkan kuasa hukum Donald Trump menyarankan persidangan pada musim semi 2024.
Kasus Trump jauh dari kata biasa, dan para pengacaranya akan melawan dakwaan tersebut secara agresif dengan membuka beberapa dokumen.
Ini bisa jadi akan mendorong persidangan melewati jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan semakin mendekati pemilihan presiden.
Baca Juga: Mudik Gratis 2023 Masih Dibuka PLN hingga Kemenhub, Berikut Syarat dan Ketentuan Daftar
Kontes pemilihan untuk nominasi calon presiden Partai Republik diagendakan pada pertengahan awal 2024. Republik secara resmi memilih calon pada pertengahan 2024 untuk menghadapi calon dari Partai Demokrat, kemungkinan petahana Joe Biden.
Jika terpilih, Trump tidak akan memiliki kekuasaan untuk mengampuni dirinya sendiri dari tuduhan negara. Namun, mengadili presiden terpilih atau presiden atas tuduhan negara akan memasuki area hukum yang terbayangkan.
"Ini belum pernah terjadi sebelumnya sehingga sulit bagi saya untuk mengatakannya," kata Karen Friedman Agnifilio, mantan jaksa Manhattan, dikutip oleh PikiranRakyat.Depok.com dari reuters.com, Rabu, 5 April 2023.
"Saya pikir ini rumit," tambahnya.
Selain di New York, Trump juga menghadapi penyelidikan kriminal federal atas tuduhan mencoba membatalkan kekalahannya dalam Pemilu 2020 dan kesalahan penanganan dokumen rahasia.
Dia juga menghadapi penyelidikan di Georgia atas usaha pembatalan kekalahannya di negara bagian itu pada pemilu 2020.
Trump menuduh Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg, seorang anggota Partai Demokrat sehingga dakwaan dan penyelidikannya adalah kepentingan politik sehingga ia berusaha membatalkan dakwaan tersebut berdasarkan tuduhan itu.
Baca Juga: Daftar Bansos Ramadhan 2023 Online di Aplikasi Ini, Dapatkan Bantuan Pangan Beras yang Sedang Cair
Ia mengeluhkan bahwa hakim Merchan memperlakukan perusahaannya secara tidak adil ketika ia mengawasi persidangan pidana penipuan pajak tahun lalu.
Pada Selasa pagi, Trump mengatakan bahwa kasus ini harus dipindahkan dari Manhattan area demokratis ke Staten Island area konservatif/republikan di sekitar New York.
Para pengacara Trump harus mengajukan mosi yang menunjukkan mengapa Merchan tidak memenuhi syarat untuk menangani kasus ini. Mosi tersebut kemungkinan besar akan ditolak karena tidak ada dasar untuk menolak, kata Marc Scholl, mantan asisten jaksa wilayah Manhattan.
Trump kemungkinan juga akan menempuh cara lain, beberapa di antaranya dapat menimbulkan masalah hukum yang pelik dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya.
Memalsukan catatan bisnis biasanya merupakan pelanggaran ringan yang dapat dihukum tidak lebih dari satu tahun penjara di bawah hukum negara bagian New York.
Bragg meningkatkan dakwaan tersebut menjadi kejahatan berat, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara, dengan menyatakan bahwa Trump memalsukan catatan tersebut untuk menutupi pelanggaran keuangan kampanye.
Menggunakan undang-undang pemilihan umum negara bagian dengan cara seperti itu - dan dalam kasus yang melibatkan kandidat federal, bukan negara bagian, adalah teori hukum yang belum teruji, kata para ahli hukum, dan pengacara Trump pasti akan menentangnya.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Tempat Bukber Murah di Pasar Minggu dan Depok Dilengkapi Alamat dan Nomor Kontak
Trump juga dapat menggugat apakah undang-undang pembatasan waktu - lima tahun dalam kasus ini - seharusnya sudah habis. Tenggat waktu tersebut telah diperpanjang karena gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Di bawah hukum New York, undang-undang pembatasan waktu juga dapat diperpanjang jika terdakwa berada di luar negeri, tetapi Trump dapat berargumen bahwa masa jabatannya sebagai presiden AS seharusnya tidak berlaku.
"Ini adalah kasus impian bagi para pengacara," kata mantan jaksa David Shapiro pekan lalu.***