PR DEPOK - Baru-baru ini, Asosiasi Komunitas Palestina di Inggris menyelenggarakan webinar dengan tema "Peran Palestina di Inggris dalam memperkuat persatuan nasional untuk menghadapi tantangan yang dihadapi pekerjaan untuk perjuangan Palestina'.
Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh masyarakat di seluruh Inggris, termasuk Duta Besar Palestina, Husam Zomlot menekankan, jika masyarakat ingin mendapatkan haknya, maka persatuan Palestina sangatlah penting.
"Persatuan Palestina adalah masalah eksistensial, dan perpecahan adalah celah pendudukan, menekankan bahwa pemilihan adalah cara terbaik untuk kembali pada rakyat. Untuk membuat keputusan dan menentukan nasibnya," kata Zomlot seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Middle East Monitor pada Sabtu 14 November 2020.
Baca Juga: Gempa Tektonik Kembali Guncang Banda Aceh pada Dini Hari, Getaran Terasa hingga Kota Sabang
Zomlot mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) sempat keberatan saat Palestina menggelar pemilu pada tahun 2006 lalu.
"Meskipun Amerika keberatan, kami mengadakan pemilu tahun 2006 karena kami menganggap pemilu sebagai alat perjuangan," ucapnya menambahkan.
Pejabat Palestina tersebut mencatat bahwa Inggris merupakan lingkungan yang positif untuk melakukan perubahan sejauh opini publik di negara itu secara keseluruhan mendukung hak-hak Palestina.
Baca Juga: Judi Online Sulit Dibendung, Psikolog Nilai Proteksi dari Keluarga Terdekat Perlu Dilakukan
Selain itu, Muhammad Sawalha selaku anggota pendiri Forum Palestina di Inggris, menyatakan keprihatinannya terkait masa depan rekonsiliasi Palestina.
"Rekonsiliasi tahun ini tampak seperti percobaan kegagalan sebelumnya karena pemilu tanpa konsensus Palestina. Serta penyatuan kerja institusi tidak kondusif untuk menyelesaikan perpecahan," ucap Sawalha.
Sawalha kemudian menyerukan reformasi PLO terlebih dahulu.
Baca Juga: Joe Biden Perkuat Kemenangan di Georgia, Donald Trump: Waktu yang Akan Menjawab
Lalu diakhiri dengan faktor-faktor di balik divisi internal seperti menghentikan penangkapan, mencabut pengepungan di Gaza, menyerahkan gaji, serta menyetujui program kesatuan populer yang mencakup semua faksi.
"Penting untuk ikut terlibat dalam politik Inggris," ujarnya.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Sawalha karena menurutnya terlibat dalam politik Inggris merupakan bagian dari perjuangan untuk hak-hak Palestina.
Baca Juga: Sekolah Tatap Muka Tuai Polemik, Kurangnya Fasilitas Proteksi Covid-19 hingga Soal Kesehatan
Dr. Ghada Al-Karmi selaku akademisi dan penulis Palestina menekankan bahwa warga Palestina harus memanfaatkan kehadiran mereka di Inggris untuk menentang serangan yang dilanggengkan gerakan Zionis terhadap Palestina.
"Sayangnya, gerakan Zionis berhasil mendapatkan dukungan di Inggris. Jika anggota komunitas bekerja sama dalam berdiri sebagai satu kesatuan. Maka kami akan mencapai banyak hal untuk tujuan kami"
"Namun, masalah kami terletak pada individu yang terpisah-pisah. Kami butuh kepemimpinan Palestina yang bersatu dan dapat kami percaya," kata Al-Karmi.
Baca Juga: Pemeritah Klaim Mampu Tekan Angka Kemiskinan hingga 0 Persen di Periode Kedua Presiden Jokowi
Tak hanya itu, menurut jurnalis Inggris-Palestina, Zaher Birawi, seharusnya perbedaan politik tak menghalangi mereka dalam berkoordinasi.
"Perbedaan politik seharusnya tidak menghalangi kita untuk berkoordinasi di antara kita sendiri. Kita harus mencari denominator yang sama, minimal berpikir secara strategis untuk mengembangkan upaya untuk Palestina di Inggris," ucap Zaher.
Dia juga menambahkan bahwa meski memiliki latar belakang dan organisasi yang berbeda.
Baca Juga: Indonesia Dinilai Miliki Peran Penting di Laut China Selatan, AS: Jaga Stabilitas Keamanan Kawasan
Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak menghalangi mereka dalam persatuan kerja untuk Palestina.
"Setiap orang mempunyai pemikiran sendiri, dari mulai latar belakang politik atau bahkan organisasinya sendiri. Namun saat bekerja untuk Palestina di Inggris, kita tidak boleh membawa masalah yang diperdebatkan ini bersama kita karena kita tidak ingin perbedaan ini menghalangi kita dari persatuan kerja," kata Zaher menjelaskan.***