Network
PR DEPOK - Pemerintah Amerika Serikat kembali berlakukan kebijakan ketat, yang mana mengharuskan para pengunjung yang hendak ke wilayahnya menggunakan obligasi visa.
Berdasarkan kabar yang dihimpun, besaran biayanya pun tak tanggung-tangung yakni mencapai angka 15 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan RP222 juta.
Kebijakan yang dinilai memberatkan ini diberlakukan di masa akhir masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Baca Juga: PA 212 Minta PDIP Dibubarkan karena Pernyataan Megawati, Ini Tanggapan Refly Harun
Untuk kebijakan itu sendiri dilaporkan akan mulai diberlakukan sejak 24 Desember 2020 hingga 24 Juni 2021 mendatang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin 23 November 2020 lalu.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera, kebijakan tersebut ditargetkan kepada negara-negara yang warganya memiliki tingkat visa B-2 yang lebih tinggi untuk wisatawan dan visa B-1 untuk pelancong bisnis.
Adapun tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk menguji kelayakan mengumpulkan obligasi tersebut dan akan berfungsi sebagai pencegahan diplomatik untuk memperpanjang visa.
Baca Juga: Soal Habib Rizieq Maju di Pilpres 2024, Ketum PA 212: Presiden Itu Terlalu Kecil untuk Beliau
"Kebijakan ini dirancang berlaku bagi warga negara dari negara tertentu dengan tarif tinggal lebih tinggi untuk berfungsi sebagai alat diplomatik untuk mendorong pemerintah asing mengambil semua tindakantepat guna memastikan warganya tepat waktu meninggalkan Amerika Serikat setelah melakukan kunjungan sementara," bunyi dokumen Departemen Luar Negeri.
Donald Trump, yang kalah dalam pemilihan ulang pada awal bulan ini, menjadikan pembatasan imigrasi sebagai fokus masa jabatan empat tahunnya.
Presiden terpilih Joe Biden sebelumnya telah berjanji untuk membalikkan banyak kebijakan imigrasi Donald Trump. Namun, mengurai ratusan perubahan bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Baca Juga: Banyak Masyarakat Mulai Ubah Gaya Hidup, Survei: Indonesia Paling Percaya Diri Hadapi Penuaan
Terkait kebijakan obligasi visa ini, tim transisi Joe Biden belum menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar.
Namun dalam komentar sebelumnya, Joe Biden mengatakan bahwa di hari pertama menjabat nanti dia akan mencabut pembatasan perjalanan yang diterapkan Donald Trump.
Untuk diketahui, pembatasan perjalanan tersebut sering dikenal sebagai "Larangan Muslim", yang mempengaruhi warga negara dari Iran, Libya, Somalia, Suriah, Yaman.
Bahkan warga dari negara Venezuela, Korea Utara, Nigeria, Sudan, dan Myanmar pun dilaporkan mengalami dampak dari pembatasan perjalanan tersebut.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Presiden Joko Widodo Akan Segera Batalkan UU Cipta Kerja, Simak Faktanya
Aturan obligasi visa terbaru ini akan memungkinkan petugas konsuler Amerika Serikat untuk mewajibkan wisatawan dan pelancong bisnis dari negara-negara yang warganya memiliki tingkat overstay 10 persen atau lebih untuk membayar obligasi yang dapat dikembalikan sebesar Rp70 juta, Rp141 juta, atau Rp211 juta.
Sebanyak 24 negara memenuhi kriteria tersebut, termasuk 15 negara asal Afrika. Sementara negara-negara tersebut memiliki tingkat overstay yang lebih tinggi, hal tersebut menyebabkan mereka relatif sedikit mengirim pelancong ke Amerika Serikat.***
