Network
PR DEPOK - Pemerintah Inggris dikabarkan akan menghadapi risiko keuangan dari pengeluaran biaya pandemi sekitar 372 miliar pound atau sekitar Rp7.403.226.126.000.001 dengan kurs Rp19.901 selama beberapa dekade.
Pada Minggu 25 Juli 2021, menurut laporan anggota parlemen lebih dari 2 miliar pound atau sekitar Rp39.802.291.000 telah dihabiskan untuk peralatan pelindung yang bahkan tidak dapat digunakan.
Dilaporkan terdapat dua laporan tentang tanggapan pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson terhadap pandemi Covid-19.
Baca Juga: BTS Ungkap Tidak Menyangka Bahwa Lagu ‘Butter’ Puncaki Hot 100 Billboard Selama 7 Minggu
Komite Akun Publik (PAC) parlemen mengatakan bahwa terdapat pelajaran perlu diambil sebelum penyelidikan publik yang dijanjikan akan diadakan pada tahun 2022 mendatang.
“Dengan jumlah uang yang menggiurkan yang dihabiskan untuk langkah-langkah covid sejauh ini, pemerintah perlu memperjelas,” ucap Meg Hillier, ketua PAC seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters.
Menurutnya pula, sekarang adalah waktu bagaimana uang tersebut akan dikelola ke depannya, dan selama periode waktu berapa lama.
"Risiko berkelanjutan bagi pembayar pajak akan berjalan selama dua puluh tahun pada hal-hal seperti pinjaman pemulihan seni dan budaya, apalagi risiko baru lainnya yang harus segera dipelajari oleh departemen di seluruh pemerintahan," tuturnya lagi.
Baca Juga: Cara Mencairkan BLT Anak Sekolah untuk Penyaluran Tahap Ketiga Juli 2021
PAC menyoroti perkiraan kerugian 26 miliar pound atau sekitar Rp517.429.783.000.000 melalui penipuan dan gagalnya pembayaran dari pinjaman.
Pinjaman tersebut diberikan kepada sektor bisnis untuk membantu mengatasi pandemi sebagai contoh risiko keuangan yang sedang berlangsung.
Dalam laporan kedua, komite mengatakan ada juga tingkat pengeluaran boros yang sangat tinggi, dengan angka dua koma satu milyar item alat pelindung diri (APD) yang tidak sesuai, dibeli, hal tersebut setara dengan lebih dari 2 miliar pound uang publik.
Lebih lanjut, pemerintah Inggris mengatakan hanya 0,84 persen dari semua APD yang ditemukan tidak dapat digunakan, dan terdapat rencana untuk mengubah kembali fungsi APD yang tidak dapat digunakan dalam layanan kesehatan.
"Ada proses yang kuat untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah selalu memberikan nilai uang bagi pembayar pajak," ucap juru bicara Departemen Kesehatan.
Oposisi Partai Buruh mengatakan temuan itu adalah bukti lebih lanjut dari kegagalan pemerintah dan mengatakan penyelidikan pandemi perlu segera dimulai.***
