Network
PR DEPOK - Pemerintah China telah meluncurkan rencana untuk merancang undang-undang baru tentang keamanan nasional, inovasi teknologi dan monopoli, serta di bidang budaya dan pendidikan.
Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara Tiongkok mempublikasikan rencana tersebut pada Rabu, 11 Agustus 2021 malam kemarin.
Blueprint yang diterbitkan oleh kantor berita Xinhua, menandakan tindakan keras terhadap industri terkait privasi, manajemen data, anti monopoli, dan masalah lainnya kemungkinan akan berlanjut sepanjang tahun.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera, Presiden Xi Jinping juga telah membuat “rule of law governance” sebagai tanda tangan dari pemerintahannya.
Dilaporkan bahwa jika aturan hukum pemerintahannya diperpanjang seperti yang diharapkan, ia tengah berpeluang mendapatkan periode ketiga dalam jabatan kepresidenan.
Bulan lalu, pihak berwenang China menggunakan undang-undang yang ditujukan untuk menanggapi sanksi pihak asing untuk pertama kalinya dengan memberi sanksi kepada mantan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
Sementara pada tahun lalu, mereka memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, menggunakan sarana hukum untuk melindungi kepentingan di luar perbatasan daratan.
Tabloit lokal paling terkenal di China mengatakan bahwa rencana Xi Jinping 2021-2025 tentang membangun “rule of law governance” adalah upaya untuk mengkristalkan hubungan antara pemerintah, pasar dan masyarakat.
Partai dan pemerintah akan memperkuat dan meningkatkan undang-undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat China sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan dapat diprediksi.
Langkah-langkah yang direncanakan juga akan bertujuan untuk mempromosikan pembangunan pasar berstandar tinggi yang bersatu, terbuka, adil dan teratur.
Diberitakan bahwa blueprint itu juga menjabarkan rencana untuk mengembangkan undang-undang yang konsisten dengan sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, keuangan internet, kecerdasan buatan atau AI, big data dan komputasi cloud.
Partai dan pemerintah berjanji untuk meningkatkan tanggap darurat dan mengubah undang-undang seputar kesehatan masyarakat dengan mengubah undang-undang penyakit menular dan hukum kesehatan dan karantina perbatasan.
Baca Juga: Lionel Messi Jadi Pemain Terbaru, Berikut Rincian Skuad PSG Musim 2021-2022
Blueprint tersebut juga menjabarkan arahan untuk pencegahan dan penyelesaian konflik sosial serta menegaskan kembali perintah kepada pejabat untuk menghentikan konflik sejak awal.
Undang-undang yang lebih baik untuk bidang-bidang termasuk pendidikan, ras dan agama, dan biosekuriti juga ada, kata tabloit itu.
Sementara peraturan yang berhubungan dengan makanan dan obat-obatan, sumber daya alam, produksi keamanan industri, tata kelola perkotaan, dan transportasi akan ditegakkan secara ketat.***
