Network
PR DEPOK – Perdana Menteri yang baru menjabat meminta mantan pejabat yang melarikan diri ketika Taliban menguasai Kabul bulan lalu kembali ke Afganistan.
Taliban menyatakan akan menjamin keamanan dan keselamatan mantan pejabat yang akan kembali.
Mullah Mohammad Hasan Akhund juga mengatakan pemerintah sementara akan menjamin keamanan diplomat, kedutaan besar, dan lembaga bantuan kemanusiaan.
Selain itu, Mullah Mohammad Hasan Akhund juga menekankan bahwa kelompok itu ingin membangun hubungan yang positif dan kuat dengan negara-negara di kawasan dan sekitarnya.
Akhund, rekan dekat dan penasihat politik mendiang Mullah Omar pendiri Taliban dan pemimpin tertinggi pertamanya mengatakan para pemimpin gerakan itu menghadapi tanggung jawab dan ujian besar terhadap rakyat Afganistan.
“Kami telah menderita kerugian besar dalam uang dan nyawa untuk momen bersejarah ini dalam sejarah Afganistan,” tutur Akhund yang dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Aljazeraa pada Kamis, 9 September 2021.
“Tahap pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghinaan terhadap orang di Afganistan telah berakhir, dan kami telah membayar untuk ini,” ujarnya.
Baca Juga: Saipul Jamil Pertanyakan Dirinya Dilarang Muncul di TV, Ketua KPI: Boleh Tampil untuk...
Dalam hal ini Akhund juga menegaskan kembali janji amnesti Taliban bagi siapapun yang telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dan pemerintah yang telah didukungnya setelah invasi 2001.
“Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi sasaran balas dendam. Dan dalam keadaan tegang seperti itu, mudah untuk melakukan apa saja yang Anda inginkan. Tapi gerakan itu disiplin dan mengendalikan orang-orang bersenjatanya. Dan kami tidak merugikan siapapun dalam tindakan sebelumnya,” katanya.
Oleh karena itu, ia ingin meyakinkan khususnya rakyat Afghanistan bahwa Taliban menginginkan semua kebaikan, penyebab kesuksesan dan kesejahteraan.
Taliban juga berusaha untuk membangun sistem Islam dan meminta semua orang untuk berpartisipasi bersama dalam hal ini.
Komentar Akhund ini muncul setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara yang dibentuk secara eksklusif dari anggotanya sendiri.
Sementara itu susunan pemerintahan sementara ini tidak melibatkan perempuan dan fraksi politik lainnya untuk memegang oposisi apapun.
Dari 33 peran yang diumumkan, 14 diantaranya adalah mantan pejabat Taliban selama pemerintahan 1996-2001, lima orang adalah mantan tahanan Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Pertama Ungkap yang Selalu Anda Debatkan Saat Menjalin Cinta
Susunan pemerintahan Afganistan yang dikuasai Taliban telah mendapat kritikan karena tidak adanya perwakilan perempuan dan perwakilan etnis.***
