Network
PR DEPOK - Pemimpin Emirat Islam Taliban menyatakan kesiapannya untuk bertindak secara inklusivitas tetapi tidak selektif merespons tekanan barat yang ditujukan kepada Pemerintah Afghanistan yang inklusif.
Taliban mengatakan anggota etnis minoritas telah diwakili dalam kabinet yang diumumkan bulan lalu dan perempuan akan ditambahkan kemudian.
Taliban bersikap dingin terhadap saran AS untuk memasukkan nama-nama lama dalam pemerintahan "inklusif".
“Masyarakat internasional harus menghormati keinginan rakyat Afghanistan,” kata Suhail Shaheen, duta besar yang ditunjuk untuk PBB, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Sabtu, 9 Oktober 2021.
Kelompok Afghanistan, yang merebut kekuasaan pada 15 Agustus, telah mencari pengakuan internasional atas Imarah Islam di Afghanistan (IEA).
Penutupan sekolah menengah untuk anak perempuan dan pembunuhan komunitas Syiah Hazara yang terus berlanjut telah menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia, dan menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara Barat.
Pembicaraan Taliban-AS
Komentar Shaheen muncul ketika delegasi Taliban yang dipimpin oleh pejabat Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi tiba di Doha untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat Qatar dan perwakilan dari sejumlah negara lain, termasuk AS.
Para pejabat AS, termasuk intelijen dan Departemen Luar Negeri, akan mengadakan pertemuan tatap muka pertama mereka dengan para pejabat Taliban sejak pasukan Amerika ditarik dari Afghanistan pada 30 Agustus.
Badan-badan keamanan dari kekuatan regional dan internasional juga diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan delegasi Taliban.
Sebagaimana dilaporkan, kepala mata-mata Mullah Abdul Haq Wasiq, Menteri Informasi dan Kebudayaan Mullah Khairullah Khairkhwa dan Sheikh Shahabuddin Delawar akan hadir.
Baca Juga: PeduliLindungi Sudah Terintegrasi dengan 15 Aplikasi Berikut, 35 Lainnya Masih Diuji Coba
Sementara Maulvi Dilawar, salah satu anggota pendiri tim negosiasi Taliban yang berbasis di Doha, dikirim oleh ketua pendiri kelompok Mullah Mohammed Omar untuk mendirikan kantor politik di Doha, Qatar.
Menurut sebuah laporan, pertemuan pada pemimpin Afghanistan, regional dan internasional selama dua hari akan dimulai hari ini.
Sebelumnya, Shaheen, pemimpin senior Taliban pada Kamis lalu telah mengadakan pertemuan dengan duta besar dan perwakilan dari beberapa negara, termasuk Inggris dan AS, di Doha.
Taliban bersikeras AS harus menghormati perjanjian 2020 yang ditandatangani di Doha dan menghapus sanksi serta mencairkan aset bank sentral Afghanistan senilai miliaran dolar.
Baca Juga: Baim Wong Unggah Potret Dirinya dan Kiano Antar Paula Verhoeven ke Rumah Sakit: Doain Ya
Aset bank sentral Afghanistan senilai lebih dari Rp128,31 triliun telah dibekukan oleh AS sementara lembaga keuangan internasional seperti IMF telah menangguhkan akses Afghanistan ke dananya yang memicu krisis likuiditas.
Sementara itu, Afghanistan telah menghadapi bencana kemanusiaan, dengan hanya sepertiga dari dana yang dicari untuk negara itu oleh PBB telah dicairkan.***
