Network
PR DEPOK - Israel telah mengumumkan rencana membangun lebih banyak tempat tinggal bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat yang dianeksasi.
Rencana tempat tinggal bagi pemukim Yahudi itu secara langsung menarik kecaman dari Palestina, aktivis perdamaian, dan tetangga Israel, Yordania.
Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett, mengatakan tender telah diterbitkan untuk 1.355 tempat tinggal bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat, yang direbut selama Perang Enam Hari 1967.
Tempat tinggal bagi pemukim Yahudi ini akan bertambah lebih dari 2.000 yang menurut sumber pertahanan Israel akan diizinkan untuk pemukiman Tepi Barat.
Menteri Perumahan Israel, Zeev Elkin, menyebutkan rencana pembangunan tempat tinggal itu sebagai upaya memperkuat umat Yahudi.
"Itu (pembangunan tempat tinggal) sangat penting untuk visi Zionisme," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Senin, 25 Oktober 2021.
Tak lama setelah pengumuman, Kementerian Pertahanan Israel mengatakan pihaknya mengeluarkan 9.000 izin tambahan bagi warga Palestina di Tepi Barat untuk bekerja di industri konstruksi Israel.
Baca Juga: Terawang Gelombang Ketiga Covid-19 di Indonesia, Denny Darko: Sudah di Depan Mata Tinggal...
Sekitar 120.000 warga Palestina saat ini memiliki izin untuk bekerja baik di Israel, yang umumnya mendapat upay yang jauh lebih tinggi ketimbang pekerjaan di Tepi Barat.
Sementara itu, PM Palestina, Mohammed Shtayyeh turut menanggapi rencana Israel membangun tempat tinggal bagi pemukim Yahudi.
PM Palestina itu meminta negara-negara lain untuk menghadapi Israel atas "agresi" yang ditimbulkan pembangunan pemukiman bagi rakyat Palestina.
Otoritas Palestina (PA) akan sangat memperhatikan tanggapan dari Presiden AS Joe Biden, yang mengatakan menentang pembangunan pemukiman Israel.
Baca Juga: Gegara Pelat Mobil RFS, Rachel Vennya Bakal Terancam Kena Denda Tilang Segini
Jubir Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan bahwa pihaknya merasa "prihatin" tentang rencana Israel membangun tempat tinggal bagi pemukim Yahudi tersebut.
Ia meminta Israel dan Palestina untuk menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang bakal memperburuk ketegangan dan melemahkan upaya solusi dua negara yang dinegosiasikan.
Sekadar informasi, sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di pemukiman di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Di sisi lain, Jubir Kemenlu Yordania, Haitham Abu al-Ful juga mengutuk keras rencana Israel membangun tempat tinggal bagi pemukim Yahudi sebagai "pelanggaran hukum internasional".
Selain itu, kelompok anti-pendudukan Peace Now membuktikan bahwa koalisi ideologis Bennett yang beragam bukanlah “pemerintah perubahan”.
“Pemerintah ini jelas melanjutkan kebijakan aneksasi de facto pemerintahan Netanyahu,” kata Peace Now.***
