Militer Ambil Alih Pemerintah Sipil Sudan, 7 Orang Tewas dan 140 Luka-luka dalam Aksi Protes

Sementara itu, pemerintah AS, Inggris dan Norwegia telah mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang situasi tersebut.

Mereka mengutuk penangguhan lembaga-lembaga demokrasi dan menyerukan pembebasan bagi Hamdouk dan pejabat sipil lainnya yang ditangkap.

Baca Juga: dr. Eva Chaniago Minta Presiden Gratiskan Tes PCR: Kasihan Rakyat, Kapan Harus Bangkit dan Hidup Normal Lagi?

"Tindakan militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi, dan permintaan sah rakyat Sudan untuk perdamaian, keadilan dan pembangunan ekonomi," ujarnya.

Hamdok, seorang ekonom dan mantan pejabat senior PBB yang diangkat sebagai perdana menteri teknokratis pada 2019, dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan setelah ia menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung kudeta, kata kementerian informasi.

Ribuan orang Sudan yang menentang pengambilalihan itu turun ke jalan dan menghadapi tembakan di dekat markas militer di Khartoum.

Baca Juga: Insentif Kartu Prakerja Gelombang 22 akan Segera Cair Usai Disambungkan ke Rekening, Simak Caranya

Di Omdurman, pengunjuk rasa membarikade jalan-jalan dan meneriakkan dukungan untuk pemerintahan sipil.

Pasukan Kebebasan dan Perubahan, koalisi oposisi utama Sudan, menyerukan pembangkangan sipil dan protes di seluruh negeri dan menuntut agar dewan militer transisi mentransfer kekuasaan kembali ke pemerintah sipil.

Hala al-Karib, seorang aktivis Sudan untuk hak-hak perempuan di Tanduk Afrika, mengatakan bahwa Sudan sedang melalui saat-saat yang sangat suram dalam sejarahnya karena berada di “persimpangan jalan”.