Network
PR DEPOK - Pejabat militer dan pemerintah sipil Sudan menyatakan secara resmi bahwa sebuah kesepakatan telah dicapai antara keduanya.
Militer dan sipil setuju mengembalikan posisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang digulingkan dalam kudeta bulan lalu, untuk kembali memimpin Sudan.
Mereka juga mengatakan bahwa pejabat pemerintah dan politisi yang ditangkap sejak kudeta 25 Oktober akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan antara militer dan partai politik.
"Hamdok akan memimpin kabinet teknokratis independen," kata pejabat Sudan, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Associated Press pada Minggu, 21 November 2021.
Pejabat Sudan yang berbicara dengan syarat anonim menyebutkan PBB, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya memainkan peran penting dalam menyusun perjanjian.
Kudeta yang terjadi lebih dari dua tahun setelah pemberontakan rakyat yang memaksa penggulingan otokrat Omar al-Bashir dan pemerintahan Islamnya, telah menuai kritik internasional.
Baca Juga: Unjuk Rasa Meletus di Beberapa Negara Eropa, Menentang Aturan Pembatasan Nasional dan Anti-Vaksin
Amerika Serikat yang tak lain adalah sekutunya dan PBB telah mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.
