Network
Rakyat Sudan telah turun ke jalan secara massal sejak pengambilalihan militer, yang menjungkirbalikkan transisi rapuh negara itu menuju demokrasi.
Kesepakatan itu datang hanya beberapa hari setelah asosiasi dokter Sudan mengatakan setidaknya 15 orang tewas oleh tembakan langsung selama demonstrasi anti-kudeta.
Baca Juga: Luna Maya Dikabarkan Menjabat Jadi Ketua RT, Begini Penjelasan Camat
Militer telah memperketat cengkeramannya pada kekuasaan, menunjuk Dewan Kedaulatan baru yang dikelola militer. Dewan tersebut diketuai oleh pemimpin kudeta Jenderal Abdel-Fattah Burhan.
Sebuah inisiatif yang dibentuk setelah kudeta dan melibatkan partai politik serta tokoh masyarakat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Hamdok akan diangkat kembali dan akan membentuk kabinet teknokratis.
Dikatakan kesepakatan itu akan ditandatangani hari ini, Minggu 21 November 2021, bersama dengan deklarasi politik.
Namun salah satu partai terbesar di Sudan, Partai Ummah mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan bahwa pihaknya tidak menandatangani kesepakatan.
“Partai menyatakan keyakinannya pada perlawanan dan memberontak yang selalu menang. Partai juga menegaskan kembali bahwa kami akan selalu berdiri di sisi rakyat untuk melindungi keadilan," ujarnya.
Senada dengan Partai Ummah, Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, kelompok yang mempelopori pemberontakan yang berpuncak pada penggulingan al-Bashir, keberatan dengan kesepakatan apa pun dengan militer.
