Network
PR DEPOK - Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan dunia bahwa jutaan penduduk Afghanistan berada di ambang kematian akibat krisis yang terjadi di negara tersebut.
PBB juga mendesak masyarakat internasional memberikan bantuan kepada Afghanistan untuk mencegah runtuhnya ekonomi dan sosial di Afghanistan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan alasan-alasan yang membuat bantuan sulit diberikan kepada Afghanistan harus dikesampingkan demi menyelamatkan banyak nyawa.
Baca Juga: Kesiapan Pemilu 2024, KPU Telah Siapkan Website Berbasis Open Data Demi Kemudahan Akses Masyarakat
"Suhu yang beku (dingin) dan dana yang beku (bantuan yang belum bisa diberikan) adalah kombinasi mematikan bagi rakyat Afghanistan," ujar Guterres dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Kondisi ekonomi Afghanistan yang masih bergantung pada bantuan luar negeri semakin terpuruk sejak Taliban berkuasa pada Agustus tahun lalu menyusul perginya militer AS dan NATO.
Sejak saat itu pula, sejumlah pihak membekukan aset dan menghentikan dukungan ekonomi dalam berbagai bentuk kepada Afghanistan.
Baca Juga: Gubernur California Tolak Pembebasan Sirhan Pembunuh Robert F. Kennedy, Dinilai Belum Pantas
Selain itu, masyarakat internasional juga enggan bekerja sama dengan Taliban mengingat reputasi mereka yang begitu kejam kepada penduduk Afghanistan.
Selama tahun 1996 hingga 2001, Taliban melancarkan berbagai aksi brutal dan mempekerjakan anak perempuan alih-alih mengizinkan mereka bersekolah.
PBB mengatakan kini lebih dari 8,7 juta penduduk Afghanistan berhadapan dengan krisis seperti kelaparan dan kemiskinan.
Baca Juga: Incar Toni Kroos dari Real Madrid, Liverpool Siap Bayar Rp491 Miliar dan Kontrak 3 Tahun
Untuk itu, PBB meminta pejabat yang memiliki kepentingan bermurah hati dan mau memberikan bantuan demi menstabilkan ekonomi Afghanistan.
"Dengan kondisi yang memprihatinkan ini penduduk Afghanistan berada di ambang kematian," ujarnya.
Di sisi lain, Antonio Guterres juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki peran penting karena sebagian besar sistem keuangan dunia beroperasi dalam dolar AS.
Baca Juga: Larangan Masuk bagi WNA dari 14 Negara Kini Resmi Dihapus Satgas Covid-19
Bahkan Amerika Serikat lah yang membekukan devisa Afghanistan hingga 7 miliar dolar.
Demi menindaklanjuti masalah darurat itu, Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths dan Peter Maurer, serta Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dijadwalkan bertemu secara virtual dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.
Pertemuan tersebut akan membahas mekanisme suntikan dana yang bisa menstabilkan ekonomi sekaligus memperbaiki sistem keuangan Afghanistan agar bisa beroperasi dengan mata uang lokal yakni Afghani.***
