Network
Penyelidik PBB menyimpulkan bahwa kampanye militer telah dilakukan dengan niat genosida.
Seorang juru bicara menolak untuk mengkonfirmasi tanggal untuk sidang baru yang telah dijadwalkan.
Pada bulan Desember 2019, peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi secara pribadi menghadiri sidang di Den Haag untuk meminta hakim menghentikan kasus tersebut.
Baca Juga: Atta Halilintar Ungkap Aurel Hermansyah Siap Melahirkan Usai Karantina, Ashanty: Jangan Dulu
Dia digulingkan dalam kudeta tahun 2021 dan sejak itu dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan menghadapi banyak dakwaan lebih lanjut.
Pengambilalihan oleh tentara atas pemerintah yang dipilih secara demokratis menyebabkan protes yang meluas.
Pemerintah militer telah berjuang untuk pengakuan internasional dan mungkin sangat menginginkan kesempatan untuk menunjukkan diri mereka sebagai perwakilan sah Myanmar di pengadilan tinggi PBB.
Baca Juga: Bantah Tuduhan Mengirim Mata-mata dalam Politik Inggris, Tiongkok: Tipu Muslihat dan Intimidasi
Sumber yang dekat dengan kasus tersebut mengatakan junta telah terlibat dengan pengadilan untuk menyerahkan laporan yang diperintahkan pengadilan setiap enam bulan tentang situasi dengan Rohingya. Laporan tidak bersifat publik.
Langkah selanjutnya dalam proses sidang adalah tantangan Myanmar terhadap yurisdiksi pengadilan. Pertanyaan apakah genosida dilakukan di Myanmar akan dibahas dalam sidang nanti.***
