Network
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menolak laporan itu dengan menuduh bahwa Amnesty Internasional menggemakan kebohongan yang sama yang telah dilakukan sebelumnya oleh organisasi teroris.
Selain itu, Lapid juga menuduh Amnesty Internasional memiliki agenda anti-Semit.
Di lain sisi, Ketua Euro-Med Human Rights Monitor Ramy Abdu mengatakan Israel dalam beberapa dekade terakhir ini selalu menuduh para pengkritik pelanggaran hak asasi manusia sebagai anti-semit.
“Kebijakan ini diadopsi oleh Kementerian Urusan Strategis Israel dan didukung oleh praktik sistematis pelabelan kritikus”
"Mereka (Israel) sering menggunakan istilah anti-semit untuk mendiskreditkan tuduhannya dan membuktikan bahwa mereka hanya digunakan sebagai alat proaktif dengan tujuan mengintimidasi para aktivis maupun kritikus," ujarnya.
Baca Juga: Syarat dan Link Daftar KIP Kuliah Tahun 2022, Catat dan Siapkan Dokumen Berikut!
Sejak didirikan pada 1948, Israel telah menerapkan kebijakan untuk membangun dan mempertahankan mayoritas demografis Yahudi.
Israel juga melakukan kontrol penuh atas tanah dan sumber daya untuk menguntungkan orang Israel Yahudi, termasuk mereka yang berada di pemukiman ilegal.
Setelah perang 1967, pasukan Israel menduduki seluruh Palestina, Israel memperluas kebijakan ini ke Tepi Barat yang dianeksasi serta Jalur Gaza, yang telah berada di bawah pengepungan sejak 2007.
