Network
PR DEPOK - Korea Utara sedang giat melakukan uji coba program nuklir dan rudal balistik, meski Amerika Serikat (AS) terus meminta hal itu dihentikan.
Secara jelas, Amerika Serikat meminta program nuklir dan rudal balistik itu dibatalkan, bahkan menyarankan Korea Utara untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat sendiri yang dalam situasi buruk tentang kemanusiaan.
Namun begitu, Rusia dan China malah menyalahkan AS atas sanksi yang dianggap menambah buruk situasi kemanusiaan itu.
Dalam sanksi PBB sejak 2006, Korea Utara dikenal dengan nama resmi Republik Rakyat Demokratik Korea.
“Kami menyerukan DPRK untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat sendiri dengan menghormati hak asasi manusia, mengakhiri program WMD (senjata pemusnah massal) dan misil balistik yang melanggar hukum, dan memprioritaskan kebutuhan rakyat Korea Utara yang rentan, " jelas Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari NDTV.
Menolak pernyataan wakil AS, Rusia dan China berupaya mencari cara untuk meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara, yang disebut untuk perbaikan situasi kemanusiaan yang terjadi di sana.
Dimulai dari wakil Rusia di PBB, Dmitry Polyanskiy yang meminta badan tertinggi dunia itu untuk memikirkan warga sipil yang terus menderita di Korea Utara.
"Jika dewan memikirkan warga Korea biasa dan bukan hanya geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy kepada dewan.
"Kami sangat yakin bahwa aparat sanksi Dewan Keamanan membutuhkan dosis humanisasi yang kuat," tambahnya.
Sedangkan wakil China dengan cerdik mengecam sanksi sepihak tanpa menyebutkan nama, seperti disampaikan Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun.
"Mereka telah melemparkannya ke kiri, kanan, dan tengah dalam hiruk-pikuk, sedemikian rupa sehingga mereka tampaknya kecanduan."
Namun tanggapan Thomas-Greenfield malah menarik, menyebut kritik tentang sanksi sepihak adalah upaya melanggar hukum.
Sementara itu, laporan Reuters terbaru yang bersumber dari dokumen rahasia PBB menyebutkan situasi kemanusiaan Korea Utara terus memburuk, bahkan disebut itu disebabkan karena Pyongyang dihantam badai Covid-19.***
