Di sisi lain, krisis ekonomi tersebut dipercepat oleh pemotongan pajak dalam yang dijanjikan oleh Gotabaya Rajapaksa, selama kampanye pemilihan pada 2019.
Melihat kondisi seperti itu, para diplomat Barat dan Asia yang berbasis di Sri Lanka mengatakan bahwa, mereka sedang memantau situasi, dan mengharapkan pemerintah mengizinkan warga untuk mengadakan demonstrasi damai.***