Network
PR DEPOK - Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menyerukan penggantian pembelajaran bahasa Inggris atas bahasa Prancis.
Menurut Tebboune, Prancis adalah kolonial bagi Aljazair sehingga tidak layak untuk diajarkan di sekolah-sekolah dasar.
"Bahasa Prancis adalah rampasan perang, tetapi bahasa Inggris adalah bahasa internasional," ujar Tebboune dalam sebuah wawancara yang dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari Middle East Eye pada Rabu, 3 Agustus 2022.
Aljazair telah lama memiliki hubungan dengan Prancis, setelah 130 tahun penjajahan dan perang kemerdekaan delapan tahun yang menewaskan ratusan ribu orang.
Bahkan setelah pendudukan Prancis berakhir pada tahun 1962, elite politik dan bisnis Aljazair terus menggunakan bahasa Prancis, yang secara luas dilihat sebagai pembeda masyarakat beradab dari masyarakat lainnya.
Meskipun inisiatif ini tidak akan menghilangkan bahasa Prancis, namun bahasa Inggris, yang biasanya pertama kali diajarkan di tahun pertama sekolah menengah akan diperkenalkan di sekolah dasar.
Baca Juga: Nilai Pengobatan Spiritual Gus Samsudin Menyimpang, PDNU: Pakar Sudah Jelas Dokter
Abdennour Toumi, seorang ahli studi Afrika Utara di Orsam Center di Ankara, Turki, menggambarkan debat topik ini telah berlangsung hampir 50 tahun.
Ungkapan bahwa bahasa Prancis adalah "rampasan perang" pertama kali diucapkan oleh penyair Aljazair Kateb Yacine.
"Saat di mana para politisi, intelektual, dan militan memperdebatkan penggunaan bahasa Prancis di kampus-kampus," kata Toumi.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 39 Sudah Ditutup, Simak Estimasi Pengumuman Hasil Seleksi
Yacine menganggap penggunaan bahasa Prancis sebagai lingua franca nasional Aljazair sebagai mesin politik neokolonial yang hanya melanggengkan keterasingan bangsa Aljazair.
“Saya yakin masalah pelik ini tidak perlu dipolitisasi, harus diserahkan kepada ahlinya,” kata Toumi seraya memperingatkan bahasa nasional sendiri, yaitu bahasa Arab.
Menurut Toumi, bahasa Arab juga menghadapi masalah serius, mulai dari sekolah dasar hingga universitas tidak mampu menguasainya.
Selama setahun terakhir, beberapa kementerian Aljazair telah melarang bahasa Prancis dalam korespondensi resmi mereka.
Bahasa Arab dan Tamazight, yang dituturkan oleh minoritas Amazigh (atau Berber), mungkin merupakan bahasa resmi Aljazair, tetapi baru-baru ini badan pemerintah mengadopsinya dalam komunikasi resmi.
Beberapa ahli percaya perkembangan ini juga harus dilihat dalam konteks ketegangan diplomatik antara Prancis dan Aljazair.
Sementara itu, dalam sebuah wawancara tahun lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron bersumpah tidak akan ada permintaan maaf untuk pembantaian Prancis selama pendudukannya di Aljazair.***
