Network
PR DEPOK – Dalam pertemuan Majelis Umum PBB, Ukraina mengecam Rusia sebagai negara teroris, menyusul serangan terbaru.
PBB mengadakan debat untuk membahas pencaplokan yang diumumkan Rusia atas empat wilayah Ukraina yang sebagian diduduki.
Akan tetapi perdebatan itu dibayangi oleh serangan di Kyiv dan kota-kota lain dalam salah satu serangan paling berat di Ukraina dalam beberapa bulan.
"Rusia telah membuktikan sekali lagi bahwa ini adalah negara teroris yang harus dicegah dengan cara sekuat mungkin," kata Sergiy Kyslytsya, duta besar Ukraina untuk PBB dalam sambutan pembukaannya.
Baca Juga: Klik cekbansos.kemensos.go.id, PKH Tahap 4 Cair ke Golongan Penerima Ini pada Oktober 2022
Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Channel News Asia, ia menambahkan bahwa keluarga dekatnya sendiri telah diserang.
"Sayangnya, Anda hampir tidak dapat menyerukan perdamaian yang stabil dan waras selama kediktatoran yang tidak stabil dan gila ada di sekitar Anda," tambahnya.
Ia mengatakan kepada negara-negara anggota bahwa setidaknya 14 warga sipil tewas dan 97 terluka dalam serangan itu.
Menanggapi pernyatannya, Vasily Nebenzya dari Rusia tidak secara langsung menangani serangan rudal, tetapi membela aneksasi negaranya atas wilayah Ukraina.
"Kami dituduh ketika kami berusaha melindungi saudara-saudara kami di Ukraina timur," katanya.
Menjelang sesi Majelis Umum, Sekjen PBB Antonio Guterres menggambarkan serangan Rusia sebagai eskalasi perang yang tidak dapat diterima.
Presiden AS Joe Biden, sementara itu, mengutuk serangan itu dengan tegas, dengan mengatakan hal itu menunjukkan kebrutalan total dari perang ilegal Putin.
Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah akan melakukan pembalasan yang lebih berat setelah ledakan baru-baru ini yang merusak jembatan utama di Krimea yang dicaplok Moskow.
Baca Juga: Cukup Pakai KTP dan KK, Ini Cara Mudah Daftar Bansos PKH dan BPNT 2022 via HP di Aplikasi Cek Bansos
Keputusan untuk membawa masalah aneksasi ke Majelis Umum, di mana 193 anggota PBB masing-masing memiliki satu suara dan tidak ada yang memiliki hak veto diambil setelah Rusia menggunakan hak vetonya dalam pertemuan Dewan Keamanan 30 September untuk memblokir proposal serupa.
"Kami tidak dan tidak akan pernah mengakui apa yang disebut 'referenda' ilegal yang telah direkayasa Rusia sebagai dalih untuk pelanggaran lebih lanjut terhadap kemerdekaan Ukraina," kata Silvio Gonzato, perwakilan Uni Eropa.
Resolusi tersebut mengutuk upaya pencaplokan ilegal Rusia atas wilayah Ukraina Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson menyusul yang disebut referendum, dan menekankan tindakan ini tidak memiliki validitas di bawah hukum internasional.
Resolusi menyerukan semua negara, organisasi dan lembaga internasional untuk tidak mengakui aneksasi, dan menuntut penarikan segera pasukan Rusia dari Ukraina.
Baca Juga: 19 Saksi Tragedi Kanjuruhan Siap Bicara, Minta Perlindungan LPSK Terlebih Dahulu
Menanggapi resolusi tersebut, Rusia telah menulis surat kepada semua negara anggota dalam sebuah surat, menyebut yang tindakan Barat tidak ada hubungannya dengan perlindungan hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.***
