Network
PR DEPOK – Amerika Serikat (AS) telah bergabung dengan sekutunya di Eropa dalam mengeluarkan sanksi baru terhadap pejabat dan entitas Iran atas tindakan keras Teheran terhadap protes anti-pemerintah yang sedang berlangsung.
Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa sanksinya, diambil dalam koordinasi dengan Uni Eropa dan Inggris, menargetkan Yayasan Koperasi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dan lima anggota dewannya, serta empat komandan senior IRGC.
Wakil Menteri Intelijen dan Keamanan Iran Naser Rashedi juga masuk daftar hitam.
"Bersama dengan mitra kami, kami akan terus meminta pertanggungjawaban rezim Iran selama itu bergantung pada kekerasan, persidangan palsu, eksekusi pengunjuk rasa, dan cara lain untuk menekan rakyatnya," kata pejabat Departemen Keuangan Brian E Nelson, yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Sanksi tersebut adalah langkah terbaru AS dan sekutu Eropanya untuk menghukum pemerintah Iran atas penindasannya terhadap protes, setelah kematian wanita Kurdi berusia 22 tahun, Mahsa Amini.
Amini meninggal dalam tahanan setelah ditahan oleh "polisi moralitas" negara itu karena diduga melanggar aturan berpakaian Iran untuk wanita.
Kematiannya memicu demonstrasi massal nasional, yang ditanggapi dengan tindakan keras oleh otoritas Iran.
Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di luar negeri mengatakan lebih dari 500 orang tewas dalam kerusuhan itu, sementara setidaknya empat orang telah dieksekusi sehubungan dengan protes tersebut.
Baca Juga: Muncul Isu Perselingkuhan dengan Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf Heran: Saya Juga Punya Anak Istri
Sebelumnya, Uni Eropa menempatkan 37 pejabat dan entitas Iran dalam daftar sanksi atas apa yang digambarkan pejabat Eropa sebagai penggunaan kekuatan yang brutal dan tidak proporsional oleh otoritas Iran terhadap pengunjuk rasa damai.
Namun, langkah-langkah Uni Eropa berhenti menunjuk IRGC sebagai organisasi "teroris", sebuah langkah yang menurut Iran akan melanggar hukum internasional.
Inggris juga memberlakukan sanksi terhadap lebih banyak individu dan entitas Iran, termasuk pembekuan aset pada Wakil Jaksa Agung Iran Ahmad Fazelian, yang menurut kantor luar negeri Inggris bertanggung jawab atas sistem peradilan yang tidak adil yang menggunakan hukuman mati untuk tujuan politik.
“Mereka yang dijatuhi sanksi hari ini, dari tokoh peradilan yang menggunakan hukuman mati untuk tujuan politik hingga preman yang memukuli pengunjuk rasa di jalanan, berada di jantung represi brutal rezim terhadap rakyat Iran,” kata Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Akses cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Penerima Bansos Kemensos 2023 Online
Departemen Keuangan AS mengatakan sanksi barunya menargetkan pilar ekonomi utama IRGC, yang mendanai sebagian besar penindasan brutal rezim serta pejabat keamanan senior yang mengoordinasikan tindakan keras Teheran di tingkat nasional dan provinsi.
Washington menuduh bahwa agen-agen di Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran melakukan pelanggaran yang dimaksudkan untuk menekan protes, termasuk pemaksaan pengakuan, pengawasan, dan pelecehan seksual.
Ia juga menuduh IRGC terus menindak demonstrasi damai secara agresif dan mengatakan telah memainkan peran utama dalam menekan protes melalui pelanggaran hak asasi manusia yang ekstensif.
Langkah-langkah tersebut membekukan aset apa pun yang berbasis di AS dari individu dan kelompok yang terkena sanksi, dan umumnya melarang orang di AS untuk berurusan dengan mereka.
Iran telah menolak kritik terhadap catatan hak asasi manusianya dan menuduh kekuatan asing seperti AS mengobarkan kerusuhan di dalam negeri.***
