Network
1. Konsekuensi Hukum
Jeffry Pondaag, ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, telah lama mendorong pengakuan resmi terhadap tanggal kemerdekaan Indonesia. Baginya, pengakuan ini tidak boleh berhenti pada pengakuan semata, tetapi harus memiliki konsekuensi hukum.
Pondaag berpendapat bahwa Belanda melakukan kejahatan perang selama perang kemerdekaan dengan menyerang wilayah negara lain. Ia juga menyebutkan bahwa istilah "Hindia Belanda" harus dihapuskan dari semua buku sejarah, dan bahwa pembayaran 4,5 miliar gulden yang dilakukan oleh Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan dengan bunga sebesar 24 miliar gulden.
Namun, juru bicara Perdana Menteri menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan hukum yang terjadi. Belanda tetap mempertahankan komitmen hukumnya terhadap tahun 1949, ketika Belanda secara resmi menyerahkan kekuasaan setelah perang yang berdarah. Rutte menegaskan bahwa "kedaulatan telah dialihkan pada tahun 1949 dan kita tidak bisa mengubah hal itu."
Baca Juga: Info Terbaru PKH Tahap 2 Juni 2023 Hari Ini, Apakah Sudah Cair? Cek Selengkapnya di Sini
2. Kekerasan Ekstrem
Dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan pada hari Rabu, di bahaslah laporan studi independen tentang dekolonisasi Indonesia (1945-1950) yang diterbitkan tahun lalu.
Laporan tersebut menyoroti penggunaan kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh tentara Belanda dalam upaya mereka untuk merebut kembali kekuasaan di koloninya setelah pendudukan Jepang. Kekerasan ini secara sistematis ditoleransi oleh politisi dan pimpinan militer, dan para pelaku kejahatan hampir tidak pernah dihukum.
Perdana Menteri Rutte telah meminta maaf kepada Indonesia atas kekejaman tersebut setelah laporan tersebut diterbitkan, dan mayoritas anggota parlemen mendukung kesimpulan laporan dan permintaan maaf tersebut.
Baca Juga: Cair Rp400.000! Cek Kriteria dan Cara Mencairkan BPNT Mei Juni 2023 di Sini
