Network
PR DEPOK - Pimpinan militer Niger meminta duta besar Prancis untuk meninggalkan negaranya, salah satu dari krisis internasional di negara Afrika Barat tersebut setelah kudeta yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis.
Pemerintah militer Niger juga memberi wewenang kepada pasukan dari negara tetangga Mali dan Burkina Faso pada hari Jumat untuk melakukan pembelaan.
Hal itu meningkatkan pertikaian dengan negara-negara Afrika Barat lainnya, yang mengancam akan membebaskan kembali presiden Niger yang terpilih secara demokratis.
Duta Besar Prancis, Sylvain Itte, diminta meninggalkan Niger dalam waktu 48 jam dalam sebuah surat yang menuduhnya mengabaikan undangan pertemuan dengan kementerian luar negeri.
Baca Juga: Rekomen! 10 Bakmi Paling Maknyus di Purwokerto, Catat Lokasinya
Surat tertanggal Jumat itu juga menyebutkan tindakan pemerintah Prancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger sebagai salah satu alasan pengusiran Itte.
Kementerian luar negeri Perancis pada hari Jumat mengatakan bahwa para pemberontak Niger tidak mempunyai wewenang untuk meminta duta besarnya di Niamey untuk pergi.
“Persetujuan duta besar hanya datang dari otoritas terpilih yang sah di Niger,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Al Jazeera.
Niger, bekas jajahan Perancis, adalah mitra Perancis sebelum kudeta bulan lalu dalam perang melawan kelompok bersenjata. Gelombang sentimen anti-Prancis yang meningkat terjadi setelah kudeta baru-baru ini di wilayah tersebut dan beberapa penduduk setempat menuduh negara Eropa tersebut mencampuri urusan mereka.
