Network
Diduga disebabkan oleh paksaan sterilisasi dan genosida, Partai Komunis membantah dengan mengatakan penurunan angka kelahiran tersebut karena warga yang tinggal di Xinjiang mematuhi aturan keluarga berencana secara sukarela.
Baca Juga: Penjual Rujak Keliling yang Dapat Rejeki Hadirnya TMMD Reguler Brebes
Pemerintah Xinjiang mengklaim bahwa sejak beberapa dekade yang lalu, kelompok minoritas seperti muslim Uighur diizinkan untuk memiliki lebih dari satu anak, terlepas dari kebijakan pengendalian kelahiran yang terkenal di Tiongkok.
Sementara kebijakan pengendalian kelahiran dilonggarkan bagi kaum mayoritas Han, para kritikus menilai bahwa Tiongkok telah melakukan tindakan kejam untuk memotong tingkat kelahiran Uighur dan menghilangkan identitas serta budaya etnis tersebut.
Data menunjukkan bahwa Provinsi Xinjiang tercatat menyumbang 80 persen dari total implant IUD yang diberikan di Tiongkok pada tahun 2018.
Tak hanya itu, beberapa bukti juga menunjukkan bahwa polisi bersenjata kerap mengetuk pintu-pintu di Xinjiang untuk memeriksa wanita yang hamil.
Selain itu, pihak kepolisian setempat juga diduga memberikan penghargaan kepada seseorang yang melaporkan kelahiran ilegal di Xinjiang.
Sementara itu, terkait penyiksaan yang diduga dilakukan pemerintah Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang, Amnesty International mengatakan bahwa kamp-kamp konsentrasi digunakan untuk menyiksa dan mencuci otak siapa pun yang dicurigai akan berkhianat.
Baca Juga: Kasus Alpen Food Belum Usai, Tagar Boikot Aice Kembali Trending di Twitter Akibat Besaran Upah Turun
Amnesty International menjelaskan, mulanya muslim Uighur ditangkap usai dituduh melakukan tindakan ekstremisme karena melaksanakan salat rutin dan menolak meminum alkohol.
