“Daerah itu dipenuhi kamera pengintai pengenalan wajah, didukung dengan adanya kecerdasan buatan dan pengumpulan DNA massal,” ujar kelompok Hak Asasi Manusia, Amnesty International.
Lebih rinci kelompok HAM tersebut juga menyebutkan bahwa pemeriksaan keamanan serta pembatasan telepon adalah hal yang rutin dan wajar di Xinjiang.
Dengan merebaknya kabar yang menyebutkan bahwa Tiongkok melakukan kerja paksa terhadap muslim Uighur, pemerintah setempat akhirnya buka suara.
“Setiap orang, terlepas dari apakah mereka etnis minoritas atau Han Tiongkok, harus mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum,” tutur Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok dalam beberapa kesempatan mengklaim bahwa kamp-kamp yang mereka bangun di Xinjiang adalah kamp pelatihan kejuruan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
“Xinjiang telah membangun tenaga kerja berbasis pengetahuan, terampil dan inovatif untuk memenuhi persyaratan era baru,” ujar salah satu laporan.***