Ahli PBB Sebut Israel Menghancurkan Sistem Pangan di Gaza: Kampanye Kelaparan

- 8 Maret 2024, 18:15 WIB
Warga Palestina yang mengungsi menunggu untuk menerima makanan gratis di sebuah kamp tenda di Gaza selatan.
Warga Palestina yang mengungsi menunggu untuk menerima makanan gratis di sebuah kamp tenda di Gaza selatan. /Reuters/Ibraheem Abu Mustafa/

Beberapa negara lain telah mengkritik Israel atas kelaparan yang semakin meningkat di enklaf tersebut, termasuk Mesir dan Irak.
Yeela Cytrin, seorang penasihat hukum di misi Israel untuk PBB, menyebut tuduhan terhadapnya sebagai kebohongan terang-terangan.

"Israel menolak dengan tegas tuduhan bahwa mereka menggunakan kelaparan sebagai alat perang," katanya kepada dewan dan kemudian keluar sebagai bentuk protes.

Israel membantah membatasi bantuan ke Gaza dan telah mulai bekerja dengan kontraktor swasta untuk mengirim bantuan. Mereka mengatakan pertarungan mereka adalah dengan Hamas yang pejuangnya membunuh 1.200 orang dan menyandera 253 orang dalam serangan mereka pada 7 Oktober.

Baca Juga: 7 Laptop Terbaik 2024 untuk Coding dan Pemrograman, Ada Lenovo, Acer, hingga Asus

SEKTOR PERIKANAN TERKENA DAMPAK

Fakhri, seorang profesor hukum Lebanon-Kanada, adalah salah satu dari puluhan ahli hak asasi manusia independen yang diberi mandat oleh PBB untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang tema dan krisis tertentu.

Dalam pidatonya kepada dewan 47 anggota di Jenewa, ia menyatakan bahwa Israel menargetkan nelayan skala kecil dengan cara melarang mereka mengakses laut dan menghancurkan perahu dan pondok-pondok.

Sekitar 80% sektor perikanan Gaza telah hancur sejak 7 Oktober, katanya, menambahkan bahwa setiap perahu telah dihancurkan oleh pasukan Israel di pelabuhan utama Kota Gaza.

Baca Juga: Apakah BPNT Rp400.000 Sudah Cair? Cek Penyaluran Bansos dan Penerima Online di cekbansos.kemensos.go.id

Reuters tidak dapat memverifikasi hal tersebut, meskipun gambar dari 8 Oktober menunjukkan asap membumbung dari sebuah perahu setelah serangan Israel.

Dalam kata penutupnya, Fakhri mengajak negara-negara anggota juga untuk mempertimbangkan sanksi, memutuskan hubungan diplomatik, dan embargo senjata.

Halaman:

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x