PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakat untuk menyalurkan dana bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak gejolak ekonomi akibat pandemi penyakit Virus Corona atau COVID-19.
Dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Humas Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan hal tersebut usai Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian di wilayahnya Kamis, 26 Maret 2020 lalu.
Kang Emil, sapaan akrabnya mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menyalurkan bantuan kepada warga Jabar yang terdampak COVID-19.
Baca Juga: Peneliti Asal Padang Yakin Parfum Bawang Merah Mampu Tangkal Virus Corona
Dirinya menyebutkan penyaluran bantuan tersebut akan difokuskan kepada masyarakat miskin yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 367.825 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS), serta keluarga rentan miskin sebanyak 551.700 atau total sasaran sebanyak 919.525 KRTS.
Keluarga rentan miskin yang dimaksud antara lain mereka yang mengalami kesulitan ekonomi lantaran pekerjaan atau usahanya yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.
Dirinya juga menjelaskan selain itu, juga untuk masyarakat yang memiliki potensi kehilangan pekerjaan lantaran terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca Juga: Lawan Corona, Ahli Gizi IPB Anjurkan Masyarakat Konsumsi Vitamin C
Ridwan Kamil juga menerangkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario, salah satunya adalah dalam penerapan social distancing selama 4 bulan.
KRTS tersebut akan memperoleh bantuan tunai senilai Rp 100.000 per keluarga per bulan, juga bantuan nontunai dalam bentuk sembako senilai Rp 200.000/keluarga/bulan, atau dengan total Rp 300.000/keluarga/bulan.
Namun, DPRD mengusulkan jumlah bantuan itu diperbesar nilainya menjadi Rp 500.000/keluarga/bulan, dengan komposisi 70 persen untuk bantuan nontunai, dan 30 persen bantuan tunai.
Baca Juga: Anies Baswedan Beri Surat Cinta untuk Tenaga Medis Pejuang Covid-19
“Kami gerak cepat, kalau tidak ada halangan, sesuai arahan Pemerintah Pusat bantuan ini akan kami salurkan ke keluarga miskin dan rentan miskin yang jumlahnya mendekati 1 juta keluarga,” ujarnya seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Humas Jawa Barat.
Mantan Wali Kota Bandung ini memaparkan usulan DPRD tersebut akan dikaji kembali oleh Bappeda Jabar bersama tim ahli.
Adapaun dana yang akan dianggarkan Pemprov untuk program jaminan sosial di luar pemerintah pusat akan diambil dari APBD 2020 yang telah digeser dari alokasi awal.
Baca Juga: Kabar Baik, Wakil Wali Kota Bandung Nyatakan Sembuh dari Virus Corona
Ridwan Kamil juga menjabarkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah dapat menggeser (refocusing) sejumlah mata anggaran seperti penghematan perjalanan dinas pejabat, dana desa, dan anggaran proyek yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Dari mana anggarannya? Sesuai arahan Presiden, menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukkan dana desa, anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau berhubungan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya juga akan mewajibkan pemerintah kabupaten/kota agar menganggarkan dana dari APBD sehingga total bantuan yang akan didapat oleh misbar ini akan lebih besar lagi.
Baca Juga: Update Virus Corona di Indonesia Jumat, 27 Maret 2020: 46 Orang Sembuh dari COVID-19, 87 Meninggal
“Dan kita berikan tugas, arahan, 27 kabupaten/kota harus memberikan tambahan sesuai kemampuan,” paparnya.
Dari 5 komponen program jaring pengaman sosial untuk skenario penerapan social distancing selama 4 bulan tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 14,187 triliun.***