Network
Selain itu, Daud juga menjelaskan pengendalian pelaku perjalanan lintas batas antarprovinsi tercantum juga dalam surat edaran.
Pelaku perjalanan diharuskan memiliki surat perjalanan, operasi gabungan antarprovinsi di wilayah perbatasan juga akan dilakukan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan TNI/Polri.
Baca Juga: 5 Tanda Kamu Terlalu Banyak Meminum Kopi, Salah Satunya Timbulkan Perasaan Cemas
Daud juga mengatakan operasi gabungan akan digelar di beberapa titik yang sudah disepakati, selain itu Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota juga harus mendukung diterapkannya aturan perjalanan lintas batas provinsi sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19.
Dalam hal ini, Daud juga meminta pemerintah desa dan kelurahan mengaktifkan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk melakukan sosialisasi serta edukasi protokol kesehatan.
“Potensi Mudik dan masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas provinsi maupun kota/kabupaten masih ada meski larangan mudik sudah digaungkan,” ujar Daud.
Baca Juga: Sidang Habib Rizieq, Saksi Terdakwa Ungkap Ada Jemaah yang Datang Hanya Ingin Lihat HRS
Pemerintah desa dan kelurahan juga diminta untuk melakukan karantina selama lima hari bagi masyarakat pendatang atau pemudik.
“Para pemudik dan pendatang ibarat pasien tanpa gejala. Untuk itu karantina diharuskan selama lima hari supaya tidak terjadi kontak dengan warga setempat untuk mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.***
