Network
“Belum lagi yang sakit, melahirkan. Bahkan ada yang sampai melahirkan di mobil karena terjebak macet,” kata Mulyadi.
Di sisi lain, kata dia, usulan dan solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur Puncak Bogor, yang sering disampaikannya di rapat kerja Komisi V DPR RI, tidak pernah di respons dengan baik.
Menurut Mulyadi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) selalu memberikan jawaban sebatas retorika dan seremonial seperti pemadam kebakaran.
“Saya di dapil (daerah pemilihan) seperti badut, di akses warga puncak tapi hanya seperti jadi penghibur sesaat. Setelah itu tidak juga ada solusi,” terus anggota DPR dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor ini.
Dikatakan Mulyadi, setiap rapat kerja Komisi V dengan KemenPUPR, ia selalu mengutarakan usulan dan tiga solusi cara mengatasi kemacetan di jalur Puncak Bogor.
Pertama solusi jangka panjang dengan mengusulkan kelanjutan Puncak II yang saat ini terhenti sebagai jalur lintasan, atau Puncak existing jalur wisata.
Usulan kedua yang disampaikan Mulyadi, adalah jangka menengah. Dalam usulan ini, pemerintah bisa memanfaatkan APBN untuk merevitalisasi jalur selatan dan utara di Puncak existing.
“Usulan ketiga jangka pendek, dengan membuat buat bundaran atau flyover maupun underpass di simpul kemacetan sepanjang jalur puncak existing, termasuk merelokasi bangunan-bangunan yang ada di simpul kemacetan,” kata Mulyadi.
