PIKIRAN RAKYAT - Menteri Sosial, Juliari P Batubara memantau langsung bantuan presiden senilai Rp 600.000 berupa paket sembako bagi sejumlah penerima manfaat di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok pada Kamis, 14 Mei 2020.
Dia mengatakan ada sekira 123 ribu KK, penerima manfaat bantuan presiden di Kota Depok yang sudah didata sehingga berhak menerima bantuan tersebut.
Sebelumnya pendataan dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, sementara kementerian hanya memberikan anggaran dan kuota bantuan.
Juliari memastikan warga yang sudah didata akan menerima dua kali bantuan dalam satu bulan selama tiga bulan ke depan atau total ada enam kali bantuan dari presiden.
Baca Juga: Sarat Sejarah Perjuangan Kemerdekaan, Berikut 3 Museum yang Bisa Dijelajahi Secara Virtual
Dia pun meminta pemerintah kota memberikan daftar warga yang belum mendapatkan bantuan sehingga cakupan bantuan ini lebih meluas lagi.
Demikian disampaikan Juliari Batubara kepada Pikiranrakyat-depok.com saat ditemui usai memberikan bantuan presiden secara simbolis di bilangan Beji, Kota Depok pada Kamis, 14 Mei 2020.
"Ini semua bantuan Bapak Jokowi melalui Mensos. Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan daftar warga yang belum mendapat bantuan. Jadi cakupannya bisa luas dan merata," katanya.
Juliari menuturkan bantuan senilai Rp 600.000 berupa paket sembako tersebut diberikan kepada warga terdampak yang benar-benar membutuhkan.
Dia menjelaskan warga terdampak yang dimaksud merupakan warga yang biasanya sebelum ada pandemi ini masih aktif bekerja namun sekarang terpaksa harus berhenti bekerja karena dampak pandemi COVID-19.
Baca Juga: Apresiasi Tenaga Medis, Qatar Airways Sediakan 100.000 Tiket Gratis
"Warga terdampak biasanya kalau ada orang yang rutin ada income tiba-tiba putus akan terganggu. (Sementara) mungkin harus ngasih makan istri dan anak-anaknya," tuturnya.
"Makanya kami mengajukan bansos ini dikhususkan untuk keluarga yang belum pernah menerima bantuan apa-apa,' ungkapnya.
Dia menuturkan terdapat tiga skema bantuan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota.
Tiga bantuan ini akan saling melengkapi khususnya bagi warga yang belum mendapatkan jenis bantuan tersebut.
Baca Juga: Tuding Ada Permainan dengan Pemerintah Tiongkok, Profesor di AS Ditangkap FBI
"Nanti anggaran Jabar, Pemkot menyisir yang lain jadi saling menutupi. Ada yg di-cover pempus, Pemprov, (dan) Pemkot jadi semuanya dapat. Dari kemensos sembako," tutur Juliari.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyampaikan 123 ribu KK di kotanya merupakan gabungan dari DTKS dan non-DTKS.
Sebanyak 78.000 KK DTKS masih terdapat 5000 KK yang belum mendapatkan bantuan dari manapun sehingga digabungkan dalam non-DTKS untuk didaftarkan dalam bantuan presiden.
"Alhamdulillah tadi sudah disalurkan bantuan presiden bagi 123 ribu KK. 5.000 KK termasuk dari tambahan data DTKS," tutur Mohammad Idris.***