PIKIRAN RAKYAT - Menteri Sosial, Juliari P Batubara menyampaikan saat ini sudah ada anggaran sebesar Rp 3,4 triliun yang dialokasikan untuk bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19.
Juliari Batubara menyebut Kota Depok merupakan salah satu daerah yang paling banyak menerima bantuan sosial, ada sekitar 170 ribuan bansos yang dialokasikan di daerah ini.
Bantuan sosial COVID-19 saat ini terbagi dalam tiga pos di antaranya dari Kementerian Sosial dalam bentuk sembako, Pemerintah Provinsi dalam bentuk sembako dan tunai senilai Rp 500.000, serta bantuan tunai sebesar Rp 250.000 dari Pemkot Depok.
Baca Juga: Indonesia Dikabarkan Di-lockdown Dunia Akibat Pemerintah dan Warga Tak Patuhi PSBB, Simak Faktanya
Menurutnya bantuan sosial di Kota Depok sudah diatur oleh kelurahan di masing-masing di tiap kecamatan terkait siapa yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Demikian disampaikan Mensos Juliari Batubara kepada Pikiranrakyat-depok.com saat ditemui usai kembali memantau penyaluran bantuan presiden di bilangan Sawangan, Kota Depok pada Selasa, 26 Mei 2020
"Dari kami, utamakan yang paling terdampak yaitu yang awalnya punya pekerjaan kemudian tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan dia bukan penerima bansos reguler (PHK) selama ini," kata Juliari Batubara.
"Ini udah tahap ketiga, saya tidak ingat berapa tapi tahap 1 kan sembako, kedua beras 25 kg, ini tahap 3 sembako lagi, 4 beras lagi, 5 dan 6 sembako lagi," kata dia.
Baca Juga: Peneliti Ingatkan Bahaya Hand Sanitizer yang Dapat Picu Ledakan, Salah Satunya Disimpan di Mobil
Juliari Batubara mengklaim pada dasarnya pemerintah ingin menyalurkan bantuan bagi semua warga yang terdampak COVID-19.
Hanya karena terbatas masalah anggaraN sehingga bantuan tersebut diberikan bagi warga yang memang benar-benar terdampak.
Kendati begitu, pihaknya juga tidak memungkiri masih banyak hal yang perlu dievaluasi utamanya masalah pendataan.
Makanya kata dia, Kementerian mengapresiasi beberapa daerah yang berinisiatif untuk membagikan bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut ke warga yang memang membutuhkan.
Baca Juga: UPDATE COVID-19 di Depok 26 Mei: Kembali Bertambah 21 Orang, 9 Kasus Ditemukan di Jakarta
"Ada yang merasa tidak perlu, dialihkan ke keluarga lain yang memerlukan. Ini kan luar biasa, saya apresiasi sekali," ujar dia.
Lebih lanjut, Juliari Batubara juga meminta warga turut melaporkan vendor yang tidak profesional mendistribusikan bantuan sosial presiden.
Juliari Batubara mengatakan warga bisa melapor ke RW, begitu seterusnya hingga meneruskan sampai ke Kementerian Sosial.
"Kalau daerahnya sama pasti sama. Laporkan saja kalau merasa dirugikan. Lapor ke RW, RW lapor lurah, camat, sampai lapor ke kita," ungkapnya.***