PIKIRAN RAKYAT - Sarana dan prasarana pendidikan di Depok belum merata. Hal itu disuarakan oleh sekitar 117 orang yang terdiri dari warga Kecamatan Beji dan relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR)--yang berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok pada Senin, 3 Februari 2020.
Aksi massa didasari atas ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di wilayah Beji, sehingga mempersulit rakyat untuk memperoleh akses pendidikan.
Alasan unjuk rasa diperkuat dengan regulasi aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang memakai sistem zonasi.
Baca Juga: Tugu Sawangan, Simbol Perjuangan Rakyat Depok Tempo Dulu
Akibatnya, warga harus bertaruh nasib dengan mendaftar ke sekolah negeri di luar Beji, misal di Pancoran Mas.
Sayangnya, kesempatan lulusnya kecil, mengingat jumlah sekolah di sana pun terbatas dan terbiasa mengutamakan warga terdekat.
"Atas dasar itulah, kami menuntut Pemerintah Kota Depok dan Jawa Barat untuk mendirikan SMAN di Beji, menyusul wacana sebelumnya yang akan membangun SMAN 14 Depok di Beji," kata koordinator aksi, Roy Pangharapan.
Wacana itu urung terealisasi, kata Roy, lantaran ada pihak yang tak setuju dengan pendirian SMAN 14 Depok di Beji. Mereka (pihak sekolah swasta) yang tak setuju, berdalih Beji tak punya lahan untuk membangun sekolah itu.