Mobilitas Warga ke Jakarta Masih Tinggi, Alasan Kuat Depok Perpanjangan PSBB Hingga 26 Mei

PIKIRAN RAKYAT - Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperpanjang hingga 26 Mei 2020.

Permohonan perpanjangan PSBB itu sudah dikirimkan ke Gubernur Jawa Barat melalui Surat Wali Kota Depok Nomor 443/200-HUK/GT Tanggal 26 April 2020.

Pertimbangan yang digunakan Idris tidak lain karena tren kasus konfirmasi positif, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, dan orang dalam pemantauan COVID-19 saat ini masih meningkat.

Demikian disampaikan Mohammad Idris kepada Pikiranrakyat-depok.com melalui rilis yang diterima pada Senin, 27 April 2020.

Baca Juga: Hampir 1.000 Perempuan Dibunuh, Karantina karena Corona di Meksiko Diduga Ikut Jadi Pemicu 

"Hal ini tidak saja terjadi di Kota Depok, akan tetapi terjadi di wilayah Jabodetabek," kata Mohammad Idris.

Menurut Idris peningkatan kasus di Kota Depok terus terjadi lantaran masih banyak warga yang berkegiatan di luar tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

Selain itu belum adanya sanksi yang tegas dalam penerapan PSBB menjadi salah satu faktor penularan virus corona terus meningkat.

Idris menyebut saat ini ada temuan baru bahwa pernularan virus corona tidak hanya disebabkan kasus impor melainkan kasus transmisi lokal.

Belum lagi adanya penambahan kasus positif dari kasus PDP setelah dilakukan uji swab.

Baca Juga: Mohammad Idris Minta Ridwan Kamil Tegas Berikan Sanksi Saat PSBB Berlangsung 

Selain itu tingginya pergerakan orang menuju wilayah Jakarta untuk kepentingan pekerjaan, sehingga penggunaan moda transportasi publik masih tetap tinggi.

"Banyaknya status PDP berubah status menjadi Kasus Konfirmasi, setelah Swab PCR nya dinyatakan konfirmasi/positif," kata dia.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebelumnya memang menilai PSBB di Kota Depok selama satu minggu terakhir belum efektif untuk menekan penularan pandemi virus corona.

Ketua Gugus Tugas IDI Kota Depok, dr. Alif Noeriyanto menilai ke depan pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dan mekanisme pelaksanannya.

Baca Juga: Tak Bisa Pergi ke Masjid karena Corona, Keluarga Ini Bangun Masjid di Dalam Rumah 

Evaluasi tersebut berangkat dari masih tingginya penambahan jumlah pasien positif dan pasien suspect corona baik yang dinyatakan dalam pengawasan atau pemantauan.

dr. Alif menyebut pemerintah perlu mengevaluasi aturan soal keberadaan transportasi umum yang masih beroperasi.

Belum lagi, selama seminggu ini warga yang beraktivitas di luar rumah masih tinggi sehingga jalan di Depok masih ramai.

Sebab saat ini pemerintah masih memperbolehkan 11 sektor usaha untuk tetap beroperasi selama PSBB.

Baca Juga: Hampir 1.000 Perempuan Dibunuh, Karantina karena Corona di Meksiko Diduga Ikut Jadi Pemicu 

Maka menurutnya perlu ada penindakan yang lebih tegas, pengecekan status warga yang masih berkeliaran di jalan, atau pun di angkot dan transportasi umum lainnya.

Dalam pandangan dr. Alif, PSBB bisa berhasil hanya apabila warga bisa benar-benar disiplin menerapkan physical distancing. 

"Menurut kita belum efektif. Sehingga perlu dievaluasi ulang kalau perlu diperpanjang dengan pembatasan yang jauh lebih ketat," kata dr. Alif.***