Network
/photo/2020/05/14/1968028306.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Menteri Sosial, Juliari P. Batubara mengklaim sejauh ini tidak ada yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan bantuan sosial pandemi COVID-19 selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), terutama di Kota Depok.
Menyoali ditemukannya data ganda di lapangan merupakan hal yang biasa dan bisa ditolerir lantaran pelaksanaan bantuan ini, khususnya untuk bantuan presiden masih dalam tahap pertama.
Pendataan di tahap pertama ini semuanya serba meraba-raba lantaran sifatnya sangat mendadak. Pandemi COVID-19 di Indonesia tidak bisa ditebak.
Sementara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus bekerja cepat untuk melakukan pendataan warga yang terdampak.
Baca Juga: Tuding Ada Permainan dengan Pemerintah Tiongkok, Profesor di AS Ditangkap FBI
Oleh kerana itu, menurutnya kalaupun ada pendataan yang tumpang-tindih pada tahap pertama ini bisa diperbaiki untuk tahap berikutnya.
Artinya warga yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan tetapi justru mendapatkan bantuan harus dievaluasi dan tidak boleh menerima di tahap berikutnya.
Demikian disampaikan Juliari Batubara kepada Pikiranrakyat-depok.com saat ditemui usai memberikan bantaun presiden secara simbolis di bilangan Beji, Kota Depok pada Kamis, 14 Mei 2020.
"Karena begini, ini semua serba mendadak tidak ada persiapan nanti mau ada COVID-19 ya, enggak ada. Jadi kalau kita benar-benar harus tepat sasaran 100 persen, bisa tapi begitu COVID-19 selesai bantuan baru datang," kata Juliari Batubara.
Baca Juga: Pilpres AS: Balas Tudingan, Obama Nilai Donald Trump Lamban Tangani Virus Corona
Dia menuturkan pendataan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sementara kementerian hanya memberikan anggaran dan kuota bantuan.
Warga yang sudah didata akan menerima dua kali bantuan dalam satu bulan selama tiga bulan ke depan atau total enam kali bantuan.
Dia pun meminta pemerintah kota memberikan daftar warga yang belum mendapatkan bantuan sehingga cakupan bantuan ini lebih meluas lagi.
Sebemunya Juliari Batubara memantau langsung bantuan presiden senilai Rp 600.000 berupa pket sembako bagi penerima manfaat di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 14 Mei 2020.
Baca Juga: UPDATE Corona di Depok 14 Mei : Kabar Baik, Tak Ada Penambahan Kasus PDP dan ODP
Dia mengatakan ada sekira 123 ribu KK, penerima manfaat untuk bantuan presiden di Kota Depok yang sudah didata seingga berhak menerima bantuan tersebut.
Sementara itu, masalah data yang simpang siur tersebut terjadi di Kota Depok salah satunya di RW 11, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok.
Ketua RW setempat, Nina menyampaikan bahwa bantuan presiden yang diterima di lingkungan RWnya berasal dari data-data yang tidak pernah dia ajukan.
Sementara data yang dia ajukan yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak menerima.
Baca Juga: Pantau Langsung Bansos Presiden di Depok, Mensos: Bantuan Banyak, Bisa Bagi-bagi ke Tetangga
"Ini menjadi pertanyaan bagi kami di bawah ini karena kami yang paling tahu masyarakat yang terdampak yang mana," kata Nina.
"Jadi saya juga bingung Dinsos ini dapat data dari mana. Ini masalah data saja yang saya ingin klarifikasi. Ini data dari mana," ungkapnya.***
