Sebut Pemerintahan Harus Jalankan Meritokrasi, Sekda Depok Beberkan Alasan dan Tujuannya

- 21 Oktober 2020, 18:46 WIB
Pemkot Depok yang diwakili (kiri ke kanan) Inspektur pada Irda Depok, Firmanuddin, Kabag Pemerintahan Setda Depok, Muchsin Mawardi, dan Sekda Depok Hardiono mengikuti webinar yang diadakan KASN, di DeCOR, Balai Kota pada Rabu, 21 Oktober 2020.*
Pemkot Depok yang diwakili (kiri ke kanan) Inspektur pada Irda Depok, Firmanuddin, Kabag Pemerintahan Setda Depok, Muchsin Mawardi, dan Sekda Depok Hardiono mengikuti webinar yang diadakan KASN, di DeCOR, Balai Kota pada Rabu, 21 Oktober 2020.* /Dok. Pemkot Depok./

 

PR DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengikuti webinar yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Rabu, 21 Oktober 2020 hari ini.

Kegiatan yang bertajuk ‘Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia’ tersebut diikuti oleh ratusan peserta.

Webinar tersebut menghadirkan empat pembicara, yakni Fachrul Razi selaku Ketua Komite I DPD RI dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan RI.

Baca Juga: Diperpanjang hingga November 2020, Berikut Syarat dan Cara Mendaftar Program BLT UMKM Rp2,4 Juta

Selanjutnya, ada Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN), Eko Prasojo dan juga Ketua KASN, Agus Pramusinto.

Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono mengatakan bahwa dalam suatu pemerintahan, aparatur harus menjalankan yang namanya meritokrasi.

“Meritokrasi harus dijalankan dalam suatu pemerintahan. Yaitu upaya menjalankan satu proses berdirinya ASN yang netral guna mendukung pemilu yang demokratis,” ujar Hardiono pada Rabu, 21 Oktober 2020 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman resmi Pemkot Depok.

Hardiono menyetujui keberadaan ASN dalam konstelasi Pilkada sebagai penjaga sistem meritokrasi tersebut.

Halaman:

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: Pemkot Depok


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x