PR DEPOK - Meningkatnya kekerasan di provinsi-provinsi Papua Barat dalam beberapa waktu terakhir diduga mengakibatkan Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia.
Deklarasi itu dilakukan oleh ULMWP pada Selasa 1 Desember 2020. Diketahui ULMWP membentuk pemerintahan sementara sebagai upaya intensif puluhan tahun untuk bisa melepaskan diri dari Indonesia.
Benny Wenda yang sempat diasingkan ke Inggris Raya telah diangkat oleh ULMWP sebagai presiden sementara.
Baca Juga: Jadi Presiden Sementara Papua Barat, Berikut Profil Benny Wenda yang Mendapat Suaka di Inggris
Kabar tersebut kemudian menuai banyak komentar publik, terutama tokoh-tokoh politik. Salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon.
Sebelumnya dalam akun Twitternya @fadlizon, ia menyindir beberapa pihak yang belum melakukan tindakan terkait kasus deklarasi Papua Merdeka tersebut. Bahkan, Fadli menyindir pihak-pihak yang ia tandai itu dengan menyebutkan Habib Rizieq.
"P @jokowi, P @mohmahfud, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?," kata Fadli Zon.
Baca Juga: Benny Wenda Deklarasikan Papua Barat Merdeka, Fadli Zon Sindir Jokowi: Kok Masih Sibuk Urus HRS?
Tak hanya itu, melalui sebuah video yang diunggah lewat kanal Youtube Fadli Zon Official, dia menjelaskan tanggapannya secara lengkap dengan menceritakan sejarah runtuhnya Uni Soviet.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah hingga kini belum terlihat menanggapi masalah tersebut dengan serius. Padahal menurutnya masalah itu sudah mulai mendekati pada disintegrasi wilayah.
"Apa reaksi pemerintah pusat kita? kita belum melihat usaha-usaha yang serius dari pemerintah kita dalam menangani persoalan ini. Persoalan ini menurut saya tinggal satu langkah lagi menuju apa yang tidak kita harapkan, yaitu disintegrasi di wilayah tersebut," kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Akhiri Konflik dengan Habib Rizieq, Bima Arya Akhirnya Minta Maaf Usai Didatangi Habib Mahdi
Lalu, dia menjelaskan terkait disintegrasi dengan bercermin pada sejarah Uni Soviet. Berdasarkan sejarah, ia mengungkapkan bahwa Uni Soviet yang merupakan negara super power saat itu mengalami disintegrasi atau perpecahan ketika menghadapi perang dingin dengan Amerika Serikat.
Fadli Zon juga mengatakan bahwa disintegrasi tersebut terjadi salah satunya akibat dari munculnya rasa nasionalisme dari berbagai bangsa-bangsa (etnonasionalisme) karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Uni Soviet saat itu.
Bercermin dari sejarah tersebut, Fadli Zon berharap bahwa Indonesia tidak mengalami disintegrasi karena menurutnya disintegrasi nasional biasanya diawali dengan disintegrasi sosial.
Baca Juga: Ustaz Yahya Waloni Sebut Covid-19 Serang Orang Munafik, FH: Anies Masuk Kategori? Kalo MRS Positif?
Maka dari itu ia menyebutkan harus ada refleksi dari kepemimpinan nasional, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang perlu disentuh, serta jangan ada diskriminasi dalam masalah keadilan.
"Jangan ada diskriminasi terhadap individu, kelompok, organisasi massa, terhadap suku tertentu, atau bahkan terhadap agama tertentu," ucapnya.
Kemudian, menurutnya yang harus pemerintah koreksi saat ini adalah kesan pemerintah yang Islamophobia.
Baca Juga: Prabowo Tak Bertindak Etis Soal Kasus Edhy, Rocky Gerung: Politik Kita Ditahan oleh Kepura-puraan
"Salah satu yang menurut saya harus dikoreksi total adalah kesan dari pemerintah yang Islamophobia dan itu menurut saya menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu," ujar Fadli menambahkan.
Pernyataan tersebut disampaikan karena menurutnya hal itu bisa menjadi cikal bakal pembangkangan yang akan meruntuhkan persatuan bangsa.
"Dan tentu saja ini bisa menjadi benih-benih munculnya semacam pembangkangan sipil atau civil disobedience seperti yang banyak dikatakan oleh para cendekiawan oleh para pengamat. Dan ini akan merontokan persatuan kita sebagai bangsa dan negara," kata Fadli Zon.
***