PR DEPOK - Sejak beredar kabar anggota DPRD DKI Jakarta akan mengalami kenaikan gaji pada tahun 2021, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara tegas menolak hal tersebut.
Penolakan tersebut bahkan tertuang dalam Pandangan Umum Fraksi PSI pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat 27 November 2020 lalu.
Fraksi PSI menilai kenaikan hal tersebut tidak tepat di tengah masa pandemi Covid-19 yang sedang merebak di Indonesia.
Baca Juga: Dua Menteri Jokowi Jadi Tersangka, Refly Harun: KPK Tidak Berani Masuk Lingkaran Inti Korupsi
"Kami menyarankan agar dilakukan peninjauan ulang dengan mempertimbangkan aspek kepantasan, kewajaran harga, dan peraturan perundangan yang berlaku," bunyi pandangan umum Fraksi PSI tersebut.
Tampaknya penolakan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta yang digaungkan tersebut dinilai sebagian pihak PSI tengah melakukan pencitraan.
Tudingan yang disematkan itu mendapatkan tanggapan dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @TsamaraDKI, Sabtu 5 Desember 2020 siang.
Baca Juga: Juliari P Batubara Tersangka Korupsi Bansos, Tagar #Mensos Muncul di Trending Topik di Twitter
Tsamara mengaku tidak masalah apabila banyak pihak yang menganggap penolakan pihaknya terhadap kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta itu pencitraan.
"Biarin aja dianggap pencitraan," ujar dia, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Minggu, 6 Desember 2020.
Dalam cuitan yang sama, Tsamara mengatakan bahwa yang terpenting PSI masih tetap konsisten menggaungkan penolakan rencana kenaikan gaji dan tunjangan tersebut.
Baca Juga: Pejabat Kemensos Korupsi Dana Covid-19, dr Tirta: Bener kan Prediksi Saya, Bongkar Sampai ke Akar
"Tapi senggaknya pas pencitraan kami konsisten tolak gaji & tunjangan Rp700 juta/bulan," ucapnya.
Lebih lanjut, Tsamara pun menyindir dengan mempertanyakan ketidakmaluan pihak-pihak yang hingga kini masih konsisten dukung rencana tersebut.
"Yg nuduh pencitraan konsisten dukung kenaikan gaji & tunjang. Gak malu?," kata dia mengakhiri.
***