PR DEPOK – Presiden Joko Widodo menanggapi insiden tewasnya 4 warga Sigi dan 6 anggota Front Pembela Islam (FPI).
Ia menekankan bahwa hukum harus dipatuhi dan ditegakkan guna melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Baca Juga: HRS Ditahan, Penyidik Beri Ultimatum untuk 5 Tersangka Lain agar Serahkan Diri atau Ditangkap Polisi
Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil.
“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara"
"Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” ucap Jokowi pada Minggu, 13 Desember 2020 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Habib Rizieq Resmi Ditahan, Ferdinand Hutahaean: inilah Jalan Mencari Keadilan
Atas dasar itu, ia mengatakan, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat.
“Apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan hukum itu,” tuturnya.
Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya, Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.
Baca Juga: 3 Cara WFH Agar Bekerja Tetap Efektif Selama Pandemi Covid-19
“Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Ia menjelaskan, mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai.
Bilamana memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.
Baca Juga: Sinopsis Film Truck, Kisah Supir Truk Terjebak Tugas yang Menjadi Mimpi Buruknya
“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” katanya.***