PR DEPOK - Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mengomentari pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menyebutkan bahwa penyebab awal kerumunan Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat berawal dari pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
“Menurut Gubernur Jawa Barat bahwa awal mula terjadinya kerumunan massa ini karena ada diskresi dari Menko Polhukam yang memberi izin kepada para pendukung Habib Rizieq untuk menjemput beliau di Bandara Soekarno Hatta,” ujar Musni seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Musni Umar pada Kamis, 17 Desember 2020.
Baca Juga: Jika PA 212-FPI Paksakan Gelar Aksi Demo 1812 Besok, PMJ Tegaskan Akan Lakukan Operasi Kemanusiaan
Akan tetapi, Musni mempertanyakan mengapa tidak diundang Gubernur Banten untuk klarifikasi, begitu pula Bupati di tempat Bandara Soekarno Hatta.
“Inilah yang beliau sampaikan perasaan yang mengganjal lah kira-kira begitu. Tapi menurut saya, yang kita persoalkan itu bukan karena Mahfud MD mengeluarkan diskresi,” katanya.
Menurutnya, meskipun dilarang, orang tidak akan peduli, dan mereka tetap akan datang untuk menjemput Habib Rizieq Shihab.
Terlebih lagi, ia menilai bahwa semakin dilarang menjemput, orang-orang akan semakin banyak yang datang.
Baca Juga: Amien Rais Tawarkan Jokowi Mundur atau Rekonstruksi Negara, Ferdinand: Anda Bukan Siapa-siapa Lagi!
Musni mengatakan ada psikologi massa yang terjadi. Apabila ada larangan, orang-orang justru akan lebih bersemangat, bahkan lebih berani lagi untuk melawan larangan tersebut.
“Itulah psikologi massa yang biasa terjadi di mana-mana. Jadi bukan persoalan itu menurut saya, tetapi karena ketidakadilan dalam penegakan hukum,” ucapnya.
Musni menjelaskan bahwa yang melakukan pelanggaran atau melakukan kerumunan massa itu terjadi di mana-mana.
Bahkan hal itu juga terjadi di 270 lokasi Pilkada yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana terjadi kerumunan massa, tapi tidak ada yang diproses.
Baca Juga: Aksi Demo 1812 Tuntut Bebaskan HRS Digelar Besok, Ferdinand: Bukti Nyata FPI Tidak Peduli Bangsa
Tidak hanya itu, Musni menuturkan bahwa saat dalam tahap pendaftaran Pilkada, masyarakat yang mengantar juga banyak, hingga ribuan orang. Menurutnya hal itulah yang menjadi titik permasalahan.
Hal itu pula yang membuat nurani masyarakat menjadi terganggu, dan bukan dari pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD. Namun, adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.
Lebih lanjut, Musni berpendapat jika hukum ditegakkan kepada semua orang yang melakukan pelanggaran, maka itu tidak akan menjadi masalah.
“Jadi Habib Rizieq ditahan tidak masalah, tapi ketika hanya Habib Rizieq saja yang dikenakan hukuman, itulah yang membuat masyarakat memandang hukum ini hanya berlaku kepada mereka yang tidak menjadi bagian dari kekuasaan,” katanya menjelaskan.
Baca Juga: Aksi Demo 1812 Tuntut Bebaskan HRS Digelar Besok, Eks Aktivis 98: Tolong Luhut Segera Temui Anies!
Musni menerangkan bahwa hal itu merupakan perasaan dari masyarakat yang harus didengar, dihayati, dan diberi perhatian lebih.
“Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti sekarang,” kata Musni.
Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain melakukan dialog antara pemerintah dan Rizieq Shihab, serta mencari titik persamaannya untuk kebaikan bangsa Indonesia.
“Untuk persatuan dan kesatuan, tidak bisa dalam kondisi yang kita alami sekarang ini krisis terus kita tetap mempraktekan itu, menekan kelompok-kelompok tertentu,” ujarnya.
Baca Juga: Diduga Terlibat Prostitusi Online, Polda Jawa Barat Ciduk Artis Berinisial TA di Hotel Bandung
Dengan demikian, Musni menilai politik yang dapat mempersatukan dan merangkul semuanya harus dijalankan.
“Dan itu yang paling penting yang harus dilakukan, solusinya hanya itu saja,” ucap Musni mengakhiri.***