PR DEPOK – Sebagaimana diberitakan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau biasa disapa Risma melakukan beberapa kali aksi blusukan.
Hal tersebut ia lakukan sejak dirinya ditunjuk sebagai Mensos gantikan Juliari P Batubara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu aksi blusukannya yakni saat dirinya mendatangi kawasan jalan protokol Sudirman-Thamrin di Jakarta Pusat pada Senin, 4 Januari 2021 dan menemukan beberapa gelandangan di tempat tersebut.
Baca Juga: Sepakat dengan Hamdan Zoelva Soal FPI tak seperti PKI, Refly Harun: Ormas Itu Tidak Harus Terdaftar!
Video blusukan Risma tersebut sempat ramai menjadi perbincangan publik, lantaran Sebagian dari mereka tidak pernah menemukan gelandangan di jalan tersebut.
Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah turut mengemukakan pendapatnya terkait aksi Risma tersebut.
Ia meminta para staf di Kemensos untuk memberi tahu perbedaan tugas dan kewajiban seorang menteri dan wali kota.
“Staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi Wali Kota dan Menteri,” kata Fahri seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @Fahrihamzah pada Rabu, 6 Januari 2021.
Baca Juga: Pesan Marzuki Alie ke Jokowi: Segera Stop Kebijakan PSBB karena Membuat Keluarga Miskin Baru
Menurutnya, perbedaan antara kedua jabatan tersebut dapat dilihat berdasarkan aspek filosofi, skala, dan metode.
“Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode,” ucap Fahri Hamzah menjelaskan.
Fahri menjelaskan, untuk menjabat sebagai seorang menteri, seseorang ditunjuk oleh pihak terkait, dan ruang lingkup pekerjaannya berlaku di seluruh negeri.
Sedangkan seorang Wali Kota dipilih langsung oleh masyarakat dan memiliki ruang lingkup kerja yang terbatas.
Baca Juga: Megawati Dijadikan Nama Gedung oleh Sri Mulyani, Rocky Gerung: Bisa Bermasalah kalau Namanya Diganti
“Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Wali Kota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota,” ucap dia.
Menanggapi aksi blusukan tersebut, Fahri juga mengungkapkan bahwa kemiskinan bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah terpencil.
“Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana. Itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat,” ujar Fahri Hamzah.
Baca Juga: Maruf Amin tak Akan Divaksin dengan Sinovac, Stafsus Wapres: Nanti Kalau Ada Vaksin yang Sesuai
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa para ‘penjilat’ di dalam birokrasi pemerintahan memiliki perilaku yang buruk.
“Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data,” kata Fahri Hamzah menambahkan.
Selain itu, mantan politisi PKS itu juga menawarkan suatu mekanisme agar penyelesaian persoalan publik dapat terlaksana dengan baik.
Baca Juga: Sepakat dengan Hamdan Zoelva Soal FPI tak seperti PKI, Refly Harun: Ormas Itu Tidak Harus Terdaftar!
“Kalau ada data, analisa, keluar konsep, lapor presiden, hearing di @DPR_RI muncul kritik, muncul koreksi, publik nimbrung lalu bikin kesimpulan akhir, lalu eksekusi secara massif nasional melalui jalur2 struktural. Barulah masalah selesai,” ucapnya.
Menurutnya, hal yang ia sampaikan itu merupakan pekerjaan dan tugas negara, bukan media.
“Itu kerja negara bukan kerja media,” kata Fahri Hamzah.
***