PR DEPOK – Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyoroti para alumni madrasah yang tidak dapat masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) umum.
Selain tidak bisa masuk PTN, dijelaskan Marzuki bahwa para alumni tersebut juga tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ia menyampaikan keluhannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun Twitter miliknya.
Baca Juga: Realisasi Anggaran Kemenag 2020 Capai 96,07 Persen, Gus Yaqut: Ketiga Tertinggi dari 10 Kementerian
Menurut penilaiannya, semua pihak terkesan diam terkait persoalan tersebut.
“Yth Pres @jokowi @Kemenag_RI @kemenpendidikan ini ada persoalan yg hrs diselesaikan, semua pd diam. Th 2020 banyak anak2 alumni madrasyah tdk bisa masuk kuliah di PTN Umun, juga tdk dapat KIP,” tulisnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Senin, 18 Januari 2021.
Marzuki juga menjabarkan permasalahan yang terjadi dalam sistem birokrasi saat ini.
Baca Juga: Ketua RT-RW Kompak Tegur Risma Soal KTP bagi Gelandangan, Rocky Gerung: Presiden Mestinya Malu Dong
“Masalah sederhana, sistim informasi di 2 kementerian yang gak mau koordinasi, ruwet,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat dengan mudah menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Sementara Kementerian Agama (Kemenag) dapat menggunakan Education Management Information System (EMIS).
Baca Juga: Tegur Kepala Daerah Penyangga Kota Solo Demi Pulihkan Ekonomi, Gibran: Banyak Warga Masih Ngeyel
“Dikbud pakai DAPODIK, Kemenag pakai EMIS. Kenapa dlm 1 negara sulit sekali diselesaikan, pdhal Teknologi Informasi hrs nya mjd sederhana dan murah,” ucapnya.
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi kementerian dan lembaga saat ini adalah mental proyek yang dimiliki oknum-oknum.
“Percuma bicara rev 4.0 klo kementerian msh ego sektoral. Mental proyek masalahnya,” ujar Marzuki.
Baca Juga: Beri Penjelasan Soal Akhir dari Pandemi Covid-19, Pakar: Penggunaan Masker Dibutuhkan 4 Tahun Lagi
Ia menyarankan agar seluruh sistem informasi disatukan guna kebaikan para pelajar Indonesia.
“Demi kebaikan anak2 kita, hentikan mental proyek ini, klo bisa semua sistim informasi di negeri ini disatukan saja, jangan masing2 buat sistem sendiri,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu menilai adanya pemborosan anggaran di dalam birokrasi negara.
Baca Juga: Mbak You yang Nikahi Ular Dibela Kaum 'Intelektual', Ferdinand: Sekelas Doktor Percaya Wanita Ini?
“Ini pasti pemborosan anggaran. Ini baru 2 kementerian, banyak yg lain juga,” ucap Marzuki.
Lebih jauh, dirinya berharap Jokowi turun tangan untuk menghadapi persoalan tersebut.
Menurutnya, sejumlah kementerian sudah tak bisa diharapkan dalam menangani permasalahan itu.
Baca Juga: Tagar TangkapGabener4nies Puncaki Trending, Ferdinand: Ayo Naikin Lagi, Biar KPK Tangkap Beneran
“Saya berharap Bapak Presiden turun tangan, ini harus keputusan politik, gak bisa diharapkan dari teman2 kementerian utk memikirkan penyatuan sistem ini, krn menyangkut proyek tahunan. Belum lagi dalam 1 kementerian juga sama,” tutur Marzuki menjelaskan.***