PR DEPOK – Penyelidikan KPK terhadap kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, masih terus bergulir hingga saat ini.
Baru-baru ini beredar kabar yang menyebutkan bahwa dua politikus PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, diduga memperoleh kuota terbesar proyek bantuan sosial hingga mencapai Rp3,4 triliun.
Atas kabar keterlibatan dua politikus partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini, pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, menilai publik saat ini sudah lebih paham dalam menganalisis soal potensi keterlibatan kader lain dari partai yang sama.
Baca Juga: Telah Dinyatakan Bebas Murni, Vanessa Angel: Alhamdulillah Bisa Bebas
Menurutnya, publik sudah pasti paham bahwa tidak mungkin PDIP tidak memperoleh keuntungan dari korupsi yang dilakukan oleh kadernya tersebut.
“Jadi sebetulnya jalan pikirannya mudah sekali, kan korupsi artinya orang yang memiliki surplus kekuasaan, memanfaatkan jabatannya untuk merampok atau untuk mencuri. Sekarang tinggal ditanya, siapa partai yang punya surplus kekuasaan? Maka dia berpotensi untuk melakukan korupsi lebih banyak,” ujar Rocky Gerung, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube pribadinya.
Rocky mengatakan, ‘sungai korupsi’ tidak bisa dibendung hanya dengan ‘membersihkan Ciliwung’. Maknanya, aliran korupsi ini hanya bisa dihentikan dengan adanya kebijakan dari partai oposisi.
Baca Juga: Ibunda Denny Cagur Meninggal Dunia Akibat Komplikasi, Rencana Dimakamkan di TPU Tipar Depok
Namun, kata Rocky, partai oposisi saat ini sudah ditarik semua ke istana, sehingga tak ada lagi yang dapat membendung aliran korupsi ini.
“Sungai korupsi itu dibendung dengan kebijakan, nah kebijakan itu tidak mungkin dihasilkan oleh partai oposisi, karena semua partai disedot ke istana. Kan kita sebetulnya ingin DPR bicara dong, (tapi) gak ada DPR bicara,” ujarnya.
Sementara itu, Rocky menilai publik saat ini telah lebih pandai menganalisis perihal korupsi yang terjadi.
Baca Juga: Deddy Bongkar Doktrin Buruk Ramalan Mbak You: Seperti Ngomong Bodoh ke Anak Nanti Jadi Bodoh Benaran
Sehingga, katanya, meskipun ada pengalihan isu dari partai dengan tujuan meredakan pemberitaan soal korupsi, publik tetap dapat melihat potensi keterlibatan kader lainnya.
“Soal-soal seperti (korupsi) ini, buat apa ditutup-tutupi? Publik itu kemampuan analisisnya itu sudah melampaui hasil rapat partai. Jadi partai berupaya untuk menyelewengkan atau menyelundupkan isu baru supaya korupsi berhenti, dengan pikiran bahwa tidak terlihat penyelundupan itu oleh publik,” ucapnya.***