PR DEPOK – Menteri Sosial, Tri Rismaharini, kembali menjadi sorotan publik usai mengumumkan bahwa dirinya akan membuatkan KTP DKI untuk para gelandangan yang ditemui di Jakarta.
Sebagian pihak menilai keputusan Risma untuk membagikan KTP ini sebagai upaya untuk memenangkan Pilkada DKI 2022 mendatang.
Disampaikan oleh pengamat politik, Muslim Arbi, ada dugaan Risma ingin memenangkan Pilkada dengan membuatkan KTP untuk gelandangan yang bersamaan dengan relawan Risma yang hendak mengajukan politikus PDIP itu menjadi calon gubernur.
Baca Juga: Desak Penangkapan Mbak You, Husin Shihab: Bahaya! Sejak Ribuan Tahun Lalu Peramal Selalu Dihukum
Selain mendapat kritik dari Muslim Arbi, Mensos Risma juga mendapat teguran dari forum RT RW di Jakarta yang meminta Risma untuk berhenti membuat kegaduhan.
“Ibu Risma nggak usah buat gaduh lah, seolah-olah menjadi malaikat bagi gelandangan, tapi justru menambah masalah bagi DKI Jakarta. Jangan karena syahwat politik 2022, segala cara dilakukan untuk menarik simpati warga DKI buat dirinya dengan menabrak segala aturan,” tutur Sekretaris Umum Forum RT RW, Andi Meinar.
Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai bahwa Risma tidak sepenuhnya salah.
Baca Juga: Gus Nur Sidang Perdana Ujaran Kebencian ke NU, Muannas Alaidid: Tinggal Refly Harun Kapan Disidang?
“Saya ingin mengatakan tidak sepenuhnya Risma salah, concern kepada fakir miskir, anak terlantar, gelandangan dan lain sebagainya, itu adalah soal yang tidak ada salahnya. Itu sah-sah saja,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Akan tetapi, lanjut Refly, yang menjadi masalah adalah program yang dicanangkan Risma tak bisa langsung direalisasikan dengan menabrak prosedur.
“Kita tahu bahwa harusnya ada division of labor, ada pembagian tugas, pembagian kewenangan, antara pusat dan daerah, antara territorial dan sektoral, antara kerja seorang bupati, wali kota, gubernur, dengan kerja seorang menteri,” ujarnya.
Baca Juga: 2 Kader PDIP Diduga Terlibat Korupsi Bansos, Rocky Gerung: Risma Jadi Mensos agar Tak Dibongkar
Ia pun memaparkan tugas dari seorang menteri sebagai pembantu presiden harus membidik semua daerah di Indonesia, bukan hanya daerah-daerah tertentu.
“Kalau tempat atau daerah-daerah tertentu, ya diserahkan kepada kepala daerahnya masing-masing. Kalau di luar daerah DKI, kepala daerahnya ada dua, ada tingkat kabupaten/kota,bupati, wali kota, dan ada tingkat provinsi, gubernur,” papar Refly Harun.
Menurutnya, Risma seharusnya menyerahkan atau bekerja sama soal program pembuatan KTP ini dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: Presiden Terjang Banjir di Kalsel, Husin: Pasti Tuhan Suka Pemimpin Kayak Jokowi, Bener Gak Pa SBY?
“Tidak bisa main selonong girl, selonong boy ya, langsung main terobos begitu saja. Justru ketika dia menjalankan sendiri keinginan tersebut, misalnya langsung gandeng dukcapil atas nama kekuasan pemerintah pusat, gandeng Bank Mandiri misalnya, karena kebetulan dia menteri presiden Jokowi, ya tentu lebih mudah,” ujarnya.
Kendati dalam pelaksanaannya Refly menilai Risma harusnya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, namun ia kembali menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan keprihatinan atau kepedulian kepada kaum marjinal asal Risma tak lagi bersikap seolah dia seorang wali kota.***