Realisasi Anggaran Kemenhub Capai 95,58 Persen, Menhub Budi: Ini Kenaikan, Sebelumnya Tidak Pernah 90 Persen

PR DEPOK – Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun 2020 mencapai 95,58 persen atau sebesar Rp34,72 triliun.

Kabar tersebut disampaikan langsung Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin, 25 Januari 2021.

“Alhamdulillah apa yang menjadi prognosa dari kita semua, kita memang ingin 96 persen hanya kurang sedikit, hanya mencapai 95,58 persen,” ucap dia dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Baca Juga: Jadi Korban Rasisme, Natalius Pigai 'Curhat' dan Minta Perhatian ke Menhan AS Llyod Austin

Menhub Budi Karya menuturkan, Kemenhub sebelumnya belum pernah mencapai angka penyerapan hingga 90 persen.

“Ini kenaikan dari sebelumnya tidak pernah 90 persen, terakhir 89 persen. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini mengapresiasi dorongan Bapak dan Ibu kepada kami sehingga mencapai angka tersebut,” ujarnya.

Menhub Budi Karya merinci realisasi penyerapan anggaran tersebut di antaranya yakni belanja pegawai 97,4 persen, belanja barang 97,0 persen, dan belanja modal 94,3 persen.

Baca Juga: Soal Rasisme Pigai, Andi Arief ke Erick Thohir: Jadikan Pelaku Rasis Komisaris Bagian Cicip Produk Pupuk

Lebih lanjut, ia menambahkan pagu awal Kemenhub 2020 adalah Rp43,1 triliun.

Akan tetapi, dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Perpres 54 dan Perpres 72 Tahun 2020, Kemenhub mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp11,4 triliun.

Rinciannya yaitu untuk penghematan berdasarkan Perpres 54/2020 yakni Rp10,439 triliun dan Perpres 72/2020 senilai Rp974,56 miliar.

Budi juga menjelaskan, dengan adanya penambahan stimulus transportasi sebesar Rp228,8 miliar, Rupiah Murni Lembaga Manajemen Aset Negara (RM LMAN) sebesar Rp815,9 miliar, sehingga pagu akhir Kemenhub tahun anggaran 2020 adalah Rp36,3 triliun.

Baca Juga: 153 WNA Tiongkok Masuk ke Indonesia, Said Didu: Berarti China Sudah Bukan Luar Negeri?

“Sisa anggaran Kemenhub 2020 mencapai Rp1,6 triliun, paling banyak berasal dari belanja modal dengan Rp1,13 triliun (70 persen), diikuti dengan belanja barang Rp386 miliar (24 persen), dan belanja pegawai Rp91,4 miliar (enam persen),” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi yang terbesar dengan porsi 51 persen atau sebesar Rp819,09 miliar disusul rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) dan terakhir Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).***