PR DEPOK - Mantan politisi partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean baru-baru ini menyoroti cuitan Anggota Komisi II DPR sekaligus perwakilan dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.
Cuitan Mardani Ali yang dikomentari tersebut merupakan kritikan pada Presiden Joko Widodo terkait pernyataan presiden soal anjuran masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah.
Menurut Mardani, sebelum presiden menyampaikan pernyataan tersebut, seharusnya ia menyadari kenyataan yang berbeda di masyarakat, yakni semakin takutnya mereka dalam berpendapat atau mengkritik pemerintah.
Baca Juga: Sinopsis Film The Foreigner, Aksi Jackie Chan Buru Kelompok Teroris Seorang Diri
"Semestinya Presiden Joko Widodo @jokowi melihat kenyataannya bahwa masyarakat semakin takut dalam berpendapat. Apalagi menyampaikan kritik kpd pemerintah," kata Mardani melalui akun Twitternya @MardaniAliSera.
Pendapat Mardani tersebut kemudian dilanjutkan dengan saran pada presiden agar dapat merevisi Undang-Undang (UU) ITE lantaran menurutnya ketakutan masyarakat untuk berpendapat muncul dari banyaknya pasal karet dalam UU itu.
"Perlu ada revisi UU ITE karena banyak pasal karet yg membuat masyarakat takut menyampaikan kritik," ucapnya menambahkan.
Baca Juga: Sindir Pelapor Novel Baswedan, Bintang Emon: Tentu Bukan Pemerintah, Tapi Jika Ditelusuri…
Namun, kritikan Mardani tersebut ternyata ditanggapi berbeda oleh Ferdinand Hutahaean. Ferdinand dalam cuitannya mengkritik balik Mardani.
Ferdinand menuturkan bahwa pernyataan Mardani tampak seperti menyalahkan presiden karena UU ITE yang disebutkan oleh Mardani. Padahal menurutnya, partai yang ditempati Mardani pun saat itu masih berkuasa dalam pembentukan UU ITE tersebut.
Maka dari itu, ia mempertanyakan terkait saran yang disampaikan Mardani yang seolah mendesak agar presiden merevisi UU ITE.
"Mgp ini jd seolah2 kesalahan @jokowi? Bukankah UU ITE itu ada di era PKS msh ikut berkuasa? Lantas mgp skrg Pak Jokowi yg didesak merevisinya?," ujar Ferdinand seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @FerdinandHaean3.
Kemudian ia juga menyindir Mardani yang pernyataannya seolah berbanding terbalik dengan tindakannya, yaitu mengkritik kebijakan yang juga sebelumnya disetujui atau disahkan oleh pihaknya (PKS).
"Lucu jg ketika pihak yg mensahkan UU ITE justru gerah dgn UU itu," katanya.
Baca Juga: Usai UN Resmi Ditiadakan, Ini Aturan PPDB 2021 untuk Jenjang SD, SMP, dan SMA
Setelah itu, Ferdinand lalu melayangkan pertanyaan yang kembali menyentil pihak Mardani. Dia mempertanyakan motif pihak PKS yang saat dulu ikut mengesahkan kebijakan tersebut.
"Apakah dulu disiapkan utk lindungi kekuasaan? Sdh tak berkuasa lg ya?," ucap Ferdinand menutup pernyataannya.
Seperti diketahui sebelumnya, pembahasan kritik mengkritik baru-baru ini ramai diperbincangkan publik setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataannya yang menginginkan masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah.
Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan olehnya dalam sambutan di acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020 yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Banyak warganet yang menyoroti pernyataan Jokowi tersebut dan beranggapan bahwa yang disampaikan presiden tak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
Diketahui tak sedikit pihak yang harus berurusan dengan masalah hukum setelah menyampaikan kritikannya pada pemerintah.***