PR DEPOK – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah anggap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal.
“Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme,” kata Mahfud MD seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd.
Mahfud MD juga menjelaskan Din Syamsuddin merupakan pengusung moderasi beragama yang diusung oleh pemerintah.
Baca Juga: Kondisi Kesehatan Mulai Menurun, Kak Seto Dikabarkan akan Jalani Operasi Kanker Prostat
“Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wassyahadah," ucap Mahfud MD.
Oleh karena itu, menurut Mahfud MD, Din Syamsuddin adalah tokoh yang kritis bukan radikalis.
“Beliau kritis, bkn radikalis,” ucap dia menegaskan.
Baca Juga: Diisukan Resmi Dipecat dari Partai Gerindra, Fadli Zon: Wacana Kosong yang Hanya Buang Waktu!
Selain itu, Mahfud MD memaparkan kemampuan Din Syamsuddin yang bisa menguatkan konsep bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila sejalan dengan Islam.
“Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bhw NKRI berdasar Pancasila sejalan dgn Islam. NU menyebut "Darul Mietsaq", Muhammadiyah menyebut "Darul Ahdi Wassyahadah". Pak Din Syamsuddin dikenal sbg salah satu penguat konsep ini. Sy sering berdiskusi dgn dia, terkadang di rumah JK,” kata Mahfud MD.
Kemudian, Mahfud MD menyebut ada sejumlah orang yang mengaku dari ITB dan mempersoalkan Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo.
Meski begitu, kata Mahfud, Tjahjo Kumolo hanya mendengarkan saja permasalahan orang-orang tersebut tanpa ada tindaklanjut dari pemerintah.
“Memang ada beberapa orang yg mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kpd Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan sj, namanya ada orng minta bicara utk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tp pemerintah tdk menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu,” ungkap Mahfud MD.
Sebelumnya, cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla juga menyebut tidak masuk akal jika Din Syamsuddin dianggap sebagai radikal.
Ulil Abshar menyayangkan pihak-pihak tertentu yang dengan mudah melabeli seseorang ‘radikal’ jika orang tersebut dianggap bersebrangan dengan pemerintah.
Meski begitu, Ulil Abshar sepakat bahwa radikalsime agama adalah masalah yang serius. Namun, lanjutnya, bukan berarti bisa digunakan sembarangan seperti dijadikan alat politik.
“Sangat disayangkan bhw label ‘radikal’ ini sekarang ini dengan mudah dipakai sebagai alat ‘pembungkam’ (muzzling mechanism) terhadap sosok2 yg dipandang berseberangan dg pemerintah. Saya setuju: radikalisme agama adalah tantangan yg serius. Tapi bukan dijadikan alat politik,” kata Ulil Abshar.
***