Network
PR DEPOK - Isu kudeta Partai Demokrat, Moeldoko dituding sebagai sosok yang akan gantikan kepemimpinan Agus Hartimurti Yudhoyono (AHY).
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dinilai telah ikut merestui Moeldoko mengkudeta Partai Demokrat.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD membantahnya dan ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan mendukung menteri dan pejabat pemerintahan untuk ambil alih kekuasaan partai.
Bahkan, Mahfud MD mengaku bahwa dirinya tidak pernah membicarakan soal kudeta Partai Demokrat bersama Moeldoko.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ujar Mahfud MD di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 2, 2021
Pada era ini, Mahfud MD pun mengatakan kontrol dari rakyat terhadap kekuasaan yakni sangat tinggi, termasuk kontrol terhadap partai politik.
"Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu. Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," ujar Mahfud MD.
